[POPULER MONEY] Harga Minyak Goreng Naik Seminggu Sekali | Pengusaha Diminta Tak Terapkan UMP Revisi Anies

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyarankan bagi yang mendapatkan warisan tetapi belum melaporkannya, untuk ikut program pengungkapan sukarela (PPS) tahun depan.

Adapun PPS atau yang lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) bakal berlangsung mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 1 Juni 2022.

Pengungkapan harta dalam program tersebut bisa bervariasi, salah satunya warisan dari mertua atau hibah dari seseorang.

Simak selengkapnya di sini

4. Apindo Minta Pengusaha Tidak Menerapkan UMP DKI Jakarta yang Ditetapkan Anies Baswedan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak mengikuti upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, senilai Rp 4,64 juta.

Imbauan ini menyusul adanya revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta oleh Anies dari yang hanya naik 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 dari UMP 2021.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan upah tersebut melanggar aturan yang berlaku yakni PP Nomor 36 tahun 2021, sehingga pihaknya bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selengkapnya baca di sini

5. Luhut Sentil WNI, Bisa "Shopping" ke Luar Negeri, Maunya Karantina Gratis di Wisma Atlet, Kami Akan Tindak Orang-orang Ini

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan akan menindaktegas kepada masyarakat yang enggan menjalani karantina di hotel-hotel yang ditunjuk oleh pemerintah.

Terlebih diketahui, orang-orang yang harus menjalani masa karantina tersebut malah mampu menggelontorkan uangnya untuk berbelanja di luar negeri.

"Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tetapi tidak mau dikarantina di hotel. Padahal dia bisa. Dia minta dikarantina di Wisma Atlet karena gratis. Ini kami akan mengambil tindakan orang-orang yang seperti ini," kata Luhut dalam keterangan pers terkait evaluasi PPKM secara virtual, Senin (20/12/2021).

Luhut kembali memaparkan, untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah akan kembali menyiapkan tempat karantina tambahan untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada.

Selengkapnya simak di sini