"Jika dihitung biaya PSR dari P0 sampai P3 sebelumnya kisaran Rp 52 juta-Rp 62 juta per hektar (tergantung zonasi), saat ini bisa mencapai Rp 82 juta-Rp 91 juta per hektar, ini sudah tidak sehat lagi," kata dia.
Gurat mengakui program PSR ini memang sangat strategis mendongkrak produktivitas kebun rakyat dengan konsep intensifikasi, hal ini pun seirama dengan cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan petani menjadi penyumbang CPO yang setara dengan korporasi untuk devisa negara.
"Namun, saya pastikan PSR akan kacau berantakan jika kenaikan harga pupuk dan herbisida ini tidak dikendalikan segera," ucapnya.
Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa para petani sawit dari 146 kabupaten kota di 22 provinsi akan ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi dan meminta dengan tegas supaya Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN agar segera menghitung kembali dengan cermat berapa harga pokok produksi (HPP) pupuk dan herbisida.
"Jika tidak juga bergerak, maka kami usulkan untuk dicopot saja, mumpung Pak Jokowi-Amin sedang memikirkan reshuffle kabinet," ujarnya.
Baca juga: Mulai Hari Ini Tarif Transfer Antarbank Turun Jadi Rp 2.500
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.