Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Ungkap Rumitnya Kembangkan Kawasan Industri Hijau di Kaltara

Kompas.com - 21/12/2021, 14:16 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sulitnya mengembangkan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

"Pengembangan kawasan industri hijau di wilayah Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ini bukanlah hal yang mudah. Saya masih ingat tahun 2015, mengenai rencana pengembangan industri di wilayah ini," ujarnya dalam agenda peletakkan batu pertama (groundbreaking) Kawasan Industri Hijau Indonesia, Kabupaten Bulungan, yang ditayangkan secara virtual, Selasa (21/12/2021).

"Namun sampai tahun 2018, saya melihat tidak ada perkembangan yang signifikan. Hanya perpanjangan izin saja dari tahun ke tahun. Setelah kami mempelajari masalah yang dihadapi adalah tanah telur dan ayam," lanjut Luhut.

Baca juga: Luhut Geram Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis

Menurut mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun pada mulanya para investor enggan menanamkan modalnya di kawasan industri hijau tersebut.

"Pihak investor yang ingin masuk ke industri ini bersedia berinvestasi kalau PLTA sudah dibangun. Sementara di sisi lain, investor di PLTA hanya mau membangun jika sudah ada offtaker pembeli listriknya dan ini terus berputar-putar," kata dia.

Maka dari itulah, rencana pembangunan kawasan industri hijau di Kaltara ini berakhir stagnan. Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi izin agar kawasan industri hijau tersebut mulai dipacu untuk dikembangkan.

"Ini dibutuhkan suatu keberanian dan eksekusi yang baik serta kekuatan yang besar untuk merealisasi PLTA di kawasan industri ini. Lebih dari itu adalah keputusan politik dari Presiden yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proyek ini," ujarnya.

Luhut memperkirakan, untuk pembangunan PLTA-nya saja, dibutuhkan dana 10 miliar sampai 15 miliar dollar AS. Belum lagi untuk pelabuhan yang harus dibangun menjorok ke tengah laut karena kedalaman yang dangkal.

"Ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Paling tidak hampir 1 miliar dollar AS untuk pengembangan pelabuhan saja," ucap Luhut.

Menurut Luhut pada tahun 2019, pemerintah pun banyak melakukan road show ke beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok untuk menawarkan investasi di wilayah ini. Dia bilang, pada awalnya, sambutan terhadap tawaran investasi kawasan industri hijau ini biasa-biasa saja.

Baca juga: Ada Omicron, Luhut Pede Ekonomi RI Masih Terkendali

"Namun jelang akhir 2019, beberapa investor mulai menanggapi dengan serius. Mereka bersedia membangun industrinya terlebih dahulu, membangun solar panel termasuk PLTU yang digunakan selama 10 sampai 15 tahun mendatang, selama periode transisi pembangunan PLTA tadi," kata Luhut.

Luhut menyebut, ada 10 investor asal Tiongkok pada akhirnya mulai melirik dan tertarik berinvestasi pada proyek yang ditawarkan. Malah, kesepuluh investor tersebut turut hadir mengikuti peletakkan batu pertama bersama dengan Presiden Jokowi hari ini.

Para investor asal Tiongkok ini kata Luhut, sebelumnya telah berpartisipasi berinvestasi mengembangkan kawasan industri hilirisasi nikel di Tanah Air. Kemudian, mereka kembali terlibat dalam pengembangan industri kawasan hijau di Kaltara.

"Para investor tersebut yang telah hadir di sini (acara peletakkan batu pertama kawasan industri hijau di Bulungan). Jadi Bapak Presiden telah bertemu 10 para investor besar dari Tiongkok yang bersama-sama kita hari ini. Mereka telah menanamkan puluhan miliar dollar AS untuk hilirisasi nikel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini," ucapnya.

Baca juga: Luhut: Sampai Hari Ini Omicron Belum Ditemukan Meluas di Masyarakat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com