Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan Susi Pudjiastuti: "Pejabat Boleh Karantina di Rumah, Bisa Hemat, Kenapa Warga Sipil Tidak?"

Kompas.com - 21/12/2021, 17:26 WIB
Ade Miranti Karunia,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti turut mempertanyakan, karantina para pejabat dengan masyarakat sipil yang menurutnya sungguh berbeda perlakuannya.

Pertanyaan tersebut ia lontarkan melalui postingan Instagram Kompas.com Selasa (21/12/2021), yang mengunggah berita "Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis".

Baca juga: Luhut Sentil WNI, Bisa Shopping ke Luar Negeri, Maunya Karantina Gratis di Wisma Atlet, Kami Akan Tindak Orang-orang Ini

"Kenapa pejabat boleh di rumah mereka sendiri tapi masyarakat tidak boleh di rumah sendiri? Kenapa pejabat saja yang boleh berhemat tapi masyarakat tidak boleh?" tanya Susi pada kolom postingan tersebut.

Baca juga: Dibujuk Calo Karantina di Hotel Rp 19 Juta saat Antre ke Wisma Atlet, Penumpang Pesawat: Mafianya Luar Biasa

Komentar warganet

Susi mendapat balasan dari para warganet (netizen) yang pro dengan pertanyaan tersebut. Seperti komen akun IG @am.andreas yang menyindir bisnis PCR serta perbedaan kebijakan karantina di negara lainnya.

Baca juga: Siapa Saja yang Berhak Karantina Gratis di Wisma Atlet? Ini Daftarnya

"Terlalu banyak mafia di sana bu, mungkin bisnis PCR belum cukup menguntungkan. Memang sendiri, kalau dibanding negara lain warga bebas pilih hotel, fasilitas karantina ataupun di rumah. Hanya negara kita yang karantina ditentukan di hotel saja dan hotelnya ditentukan dengan harga fantastis," ujarnya di kolom komentar Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Terbit Aturan Baru, Pejabat Bisa Karantina Mandiri Kurang dari 10 Hari

"Terlalu banyak mafia. Blow up saja bu, pemerintah tidak seharusnya berbisnis dengan rakyatnya dan menjadikan Covid-19 ini kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi melalui monopoli bisnis di mana hotel tertentu saja dengan harga fantastis. Tidak masuk akal," lanjut akun @am.andreas.

Baca juga: Milenial Jangan Buang Waktu, Susi Pudjiastuti Sarankan Bangun Bisnis Saat Pandemi

Ada juga netizen yang melakukan tag akun IG Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan maksud untuk menjawab sederet pertanyaan yang dilontarkan oleh Susi Pudjiastuti.

"Silahkan Pak @luhut.pandjaitan dijawab di forum netizen biar kita paham," tulis @vyankumiko.

Baca juga: Ini Ancaman Luhut untuk Orang yang Kabur Karantina Usai dari Luar Negeri

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Produsen Catakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Catakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com