Indonesia Fintech Summit 2021: Sinergi Pemerintah, Asosiasi, dan Masyarakat dalam Sektor Fintech Tanah Air

KOMPAS.com – Dalam memajukan sektor financial technology (fintech) di Indonesia, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyelenggarakan The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS), pada Sabtu (11/12/2/2021) sampai Minggu (12/12/2021).

IFS 2021 merupakan acara tahunan yang digunakan sebagai tempat bertemunya gagasan dari pemerintah, perusahaan fintech, dan mitra internasional. Acara ini juga menjadi acara penutupan Bulan Fintech Nasional (BFN) yang diadakan selama 30 hari, mulai dari 11 November hingga 12 Desember 2021.

Mengangkat tema “Fintech for Faster Economic Recovery: Collaboration in Balancing Governance and Innovation“, IFS 2021 dapat menjadi refleksi atas peranan fintech untuk perekonomian dan harapan untuk peningkatan tata kelola yang sejalan dengan inovasi di sektor ini.

Baca juga: Menuju IFS 2021: Fintech untuk Pemulihan Ekonomi, Tantangan, dan Pentingnya Kolaborasi

Tema tersebut merupakan adaptasi dari tema besar Presidensi Group of Twenty (G20), yakni “Recover Together. Recover Stronger”. Untuk diketahui, baik BFN maupun IFS 2021 akan menjadi bagian dari program Indonesia menuju G20.

Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir mengatakan, BFN dan IFS melangsungkan lebih dari 111 kegiatan virtual, yang terdiri dari webinar, IG Live, podcast, dan kegiatan lain dengan melibatkan lebih dari 60 perusahaan fintech yang berpartisipasi.

“Terima kasih untuk BI dan OJK yang telah mendorong kolaborasi dan kerja sama pemerintah dan industri fintech di Indonesia. Lewat kolaborasi, ternyata kami dapat membuat acara menjadi sangat besar,” ujar Pandu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (20/12/2021).

Pandu menilai, BFN dan IFS juga dapat menjadi titik awal yang baik untuk memperlihatkan perkembangan digital di Indonesia menuju G20 yang akan dilangsungkan di Bali pada 2022.

“Kami dapat menunjukkan kepemimpinan dan sinergi di bidang digital melalui acara ini dengan baik. Semoga BFN dan IFS 2022 lebih besar lagi dengan capaian yang lebih baik untuk mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia,” kata Pandu.

Baca juga: G20 dan Urgensi Pergeseran Nilai

Dalam IFS 2021, hadir sejumlah stakeholder dalam sektor fintech Indonesia. Perlu diketahui, sektor fintech di Indonesia berada di bawah pengawasan BI, OJK, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Koperasi dan UKM. Seluruh pimpinan lembaga dan kementerian tersebut turut ambil bagian dalam IFS 2021.

IFS 2021 juga dihadiri oleh lebih dari 300 anggota Aftech, AFSI, dan AFPI, serta pengurus asosiasi dari sejumlah perusahaan fintech.

Para mitra internasional, seperti World Bank Group, Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development, dan Asian Development Bank, juga turut ambil bagian seiring dengan atensi lembaga-lembaga tersebut untuk kemajuan industri fintech di Tanah Air.

Sambut gairah fintech Tanah Air dan pentingnya literasi

Di tengah kondisi ekonomi yang sempat terperosok dampak pandemi Covid-19, sektor fintech terbukti mampu bertahan, bahkan bertumbuh. Tidak sedikit perusahaan fintech di Indonesia justru menambah produk, layanan, serta terus menarik sejumlah investasi masuk ke Indonesia.

Produk ataupun layanan unggulan fintech yang berada dalam grafik hijau pada 2021 adalah uang elektronik, QRIS, dan penyaluran pinjaman melalui fintech pendanaan.

Dok. Aftech Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir.

Pada November 2021, nominal transaksi uang elektronik tumbuh sekitar 61,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dengan jumlah lebih dari Rp 31,3 triliun. Penggunaan QRIS juga telah melampaui target 12 juta merchant sebelum akhir tahun.

Sementara itu, jumlah penyaluran pinjaman melalui fintech pendanaan bersama pada Oktober 2021 sebesar Rp 13,6 triliun. Angka tersebut telah disalurkan oleh fintech pendanaan bersama ke hampir 13 juta rekening penerima pinjaman. Selain itu, perdagangan aset digital juga terus mengalami pertumbuhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan IFS 2021 mengatakan, seiring dengan akselerasi adopsi layanan keuangan digital dan perubahan perilaku masyarakat ke arah ekonomi digital, sektor keuangan digital, termasuk fintech, memiliki potensi yang sangat besar.

“Pemerintah dan regulator akan terus mendukung inovasi di sektor layanan keuangan digital agar dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar kepada perekonomian Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Waspada Pinjol Ilegal, Simak Daftar Terbaru Fintech Lending yang Terdaftar OJK

Menurutnya, pengusaha di bidang fintech harus mengantisipasi model-model bisnis baru dari layanan keuangan digital agar dapat memberikan perlindungan konsumen yang semakin baik.

Di sisi lain, pertumbuhan sektor fintech idealnya selaras dengan literasi keuangan masyarakat sehingga dapat meminimalisasi kasus ataupun potensi kerugian dari penggunaannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada hari kedua IFS, Minggu (12/12/2021).

Ia menegaskan kembali pentingnya upaya peningkatan literasi sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif.

Ma’ruf pun meminta para pemangku kebijakan, khususnya Kemenkominfo, BI, OJK, dan para asosiasi untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif.

Baca juga: Kata Luhut Soal Fintech: Banyak Warga Indonesia Bisa Pakai, tapi Tak Paham Fungsi dan Risikonya

“Kami ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan Ma’ruf, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan mengutip data tentang tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia yang sudah berada pada indikator yang sangat baik.

Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Luhut, masih sangat jauh dibanding negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan data OJK pada 2019, Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura yang berada di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

“Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya,” ujar Luhut.

Baca juga: AFPI: Tahun Ini Cukup Menantang Bagi Industri Fintech

Menurutnya, peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim.

“Inilah yang jadi pekerjaan kami bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” ungkap Luhut.

Sebagai informasi, perhatian pemerintah pada tingkat literasi keuangan digital serta perlindungan konsumen pula lah yang mendorong terselenggaranya BFN dan IFS 2021.

Menanggapi hal tersebut, Pandu mengatakan bahwa saat ini, industri fintech di Indonesia berada pada masa keemasan. Tantangan berikutnya, kata dia, adalah memitigasi risiko melalui penguatan literasi keuangan masyarakat dan tata kelola industri yang baik dalam rangka melindungi konsumen.

Baca juga: Kucuran Dana Fintech ke Sektor Produktif Capai Rp 69,39 Triliun

Sepanjang BFN dan IFS diselenggarakan, tercatat lebih dari 1 juta masyarakat berpartisipasi melalui 111 program webinar dan edukasi literasi keuangan digital secara online, serta lebih dari 600 pendaftar job fair yang ikut dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Kami mengajak rekan-rekan anggota asosiasi untuk bahu-membahu, dan membantu inisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat menggunakan layanan fintech dengan aman dan nyaman,” ujar Pandu.