Anggota Komisi VI DPR Nilai Aksi Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina Benuansa Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, mempertanyakan sikap dan ancaman dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang melakukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dia pun menilai aksi tersebut lebih berbobot politis dari pada perjuangan normatif buruh.

Deddy mengatakan, dalam surat ancaman mogok tersebut, tidak secara gamblang menyebutkan hal-hal apa yang menjadi masalah antara serikat pekerja dengan Pertamina.

Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dianggap merugikan pekerja, sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja itu.

Baca juga: Saat Serikat Pekerja Pertamina Ancam Mogok Kerja dan Tuntut Dirut Dicopot

“Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui maka yang lama tetap dipakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/2021).

"Setahu saya, apa yang diterima oleh karyawan Pertamina jauh lebih baik dibanding perusahaan manapun, termasuk pekerja di BUMN lainnya,”sambungnya.

Oleh karena itu, Deddy merasa ancaman mogokkerja itu adalah manuver politik belaka. Sebab terkesan serikat pekerja ingin menyandera jajaran Direksi Pertamina disaat memasuki Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

“Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh, sehingga gagal mengamankan pasokan di masa liburan panjang ini,” ujar dia.

Lebih jauh, dia menganalisa tujuan utama ancaman mogok kerja tersebut adalah untuk menuntut pergantian Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Hal itu menjadi satu dari 3 tuntutan dan dua lainnya adalah mengenai PKB dan Hubungan Industrial.

Oleh karena itulah Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar elite serikat pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya yang mereka tuntut sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja.