JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 920 miliar hingga 21 Desember 2021. Nilai itu masih akan meningkat mencapai Rp 1 triliun di akhir tahun.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, capaian PNBP tersebut menjadi yang tertinggi di sepanjang sejarah KKP. Pasalnya angka psikologis PNBP KKP sebelumnya hanya berkisar Rp 600 miliar.
Baca juga: Pertama Kali Dalam Sejarah KKP, PNBP Perikanan Tangkap Capai Rp 700 Miliar
Sebagai gambaran PNBP KKP pada dua tahun sebelumnya berada di angka Rp 600-an miliar dan Rp 500-an miliar.
"Ini adalah suatu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan di 2021 belum maksimal, tetapi kita telah melakukan banyak hal," ujar Trenggono dalam acara Bincang Bahari: Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022 , Rabu (22/12/2021).
Baca juga: KKP Optimistis Target Produksi Perikanan Tangkap Melebihi 8 Juta Ton Tahun Ini
Ia menjelaskan, total PNBP Rp 920 miliar yang diterima KKP tersebut, masih akan bertambah karena masih ada potensi tagihan di bidang perikanan tangkap sebesar Rp 35 miliar. Serta ada tagihan atas pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) sebesar Rp 350 miliar.
"Ini akan kita tagih (migas), karena tujuan dari penarikan ini juga salah satunya untuk melakukan mitigasi dari aktivitas eksplorasi yang dilakukan," ungkap Trenggono.
Baca juga: KKP Targetkan Jadi Produsen Unggulan Udang hingga Rumput Laut di Pasar Global
Menurut Trenggono, melesatnya peningkatan PNBP KKP ini seiring perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.
Oleh karena itu, kata dia, PNBP yang didapat akan digunakan sepenuhnya untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Mulai dari perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan, program bantuan kepada masyarakat, hingga program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas dan ekspor produk perikanan Indonesia.