Ahli Waris Moertadi bin Naib Bantah KKP soal Sengketa Tanah Politeknik AUP

Kompas.com - 23/12/2021, 13:51 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli waris Moertadi bin Naib membantah pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengklaim memenangkan sengketa tanah seluas 4,2 hektar yang di atasnya berdiri Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP).

Kuasa hukum ahli waris Moertadi bin Naib, Mohammad Ikhsan mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 November 2021 merupakan putusan sela.

"Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sengketa antara para penggugat dengan para tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Ikhsan kepada Kompas.com, Kamis (23/12/2021).

Ia melanjutkan, lantaran keputusan dituangkan dalam putusan sela, gugatan yang dimaksud belum memeriksa pokok perkara terkait dengan penguasaan tanah tersebut.

Baca juga: KKP Klaim Menangkan Gugatan Sengketa Tanah Seluas 4,2 Hektar

Selain itu, Ikhsan mengungkapkan bahwa saat berlangsung pemeriksaan atas gugatan tersebut terungkap bahwa sejak KKP dan STP menerima tanah sengketa itu dari Kementerian Pertanian, telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), diantaranya melakukan upaya sertifikasi.

Ia menungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor: 430/0-9/SP&P/2008 tanggal 3 Maret 2008 menyatakan telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor: 293/S/2007, tanggal 19 November 2007.

Namun peta bidang tanah tersebut belum dapat diserahkan karena lokasi bidang tanah dimaksud masih ada permasalahan antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan MD. Hasbullah bin Naib (ahli waris Moertadi bin Naib).

Bahkan ia menyebut, dalam jawaban KKP di persidangan terungkap masalah ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga menjadi salah satu penyebab KKP mendapatkan status disclaimer.

Meski gagal untuk disertifikatkan, tetapi tanah tersebut tetap dimasukan sebagai aset negara yang tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN). Padahal kata Ikhsan, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 49 ayat (1), setiap barang milik negara atau daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat atau daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

Baca juga: KKP Tangkap 167 Kapal Pelaku Illegal Fishing Selama 2021

Selain itu, berdasarkan ayat (2) pasal yang sama, bangunan milik negara atau daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Work Smart
Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Whats New
Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Whats New
BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

Whats New
BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

Rilis
Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Whats New
Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Whats New
BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

Whats New
Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Whats New
IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Work Smart
Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Whats New
Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Whats New
Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Whats New
Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.