Ahli Waris Moertadi bin Naib Bantah KKP soal Sengketa Tanah Politeknik AUP

Kompas.com - 23/12/2021, 13:51 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli waris Moertadi bin Naib membantah pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengklaim memenangkan sengketa tanah seluas 4,2 hektar yang di atasnya berdiri Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP).

Kuasa hukum ahli waris Moertadi bin Naib, Mohammad Ikhsan mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 November 2021 merupakan putusan sela.

"Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sengketa antara para penggugat dengan para tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Ikhsan kepada Kompas.com, Kamis (23/12/2021).

Ia melanjutkan, lantaran keputusan dituangkan dalam putusan sela, gugatan yang dimaksud belum memeriksa pokok perkara terkait dengan penguasaan tanah tersebut.

Baca juga: KKP Klaim Menangkan Gugatan Sengketa Tanah Seluas 4,2 Hektar

Selain itu, Ikhsan mengungkapkan bahwa saat berlangsung pemeriksaan atas gugatan tersebut terungkap bahwa sejak KKP dan STP menerima tanah sengketa itu dari Kementerian Pertanian, telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), diantaranya melakukan upaya sertifikasi.

Ia menungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor: 430/0-9/SP&P/2008 tanggal 3 Maret 2008 menyatakan telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor: 293/S/2007, tanggal 19 November 2007.

Namun peta bidang tanah tersebut belum dapat diserahkan karena lokasi bidang tanah dimaksud masih ada permasalahan antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan MD. Hasbullah bin Naib (ahli waris Moertadi bin Naib).

Bahkan ia menyebut, dalam jawaban KKP di persidangan terungkap masalah ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga menjadi salah satu penyebab KKP mendapatkan status disclaimer.

Meski gagal untuk disertifikatkan, tetapi tanah tersebut tetap dimasukan sebagai aset negara yang tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN). Padahal kata Ikhsan, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 49 ayat (1), setiap barang milik negara atau daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat atau daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

Baca juga: KKP Tangkap 167 Kapal Pelaku Illegal Fishing Selama 2021

Selain itu, berdasarkan ayat (2) pasal yang sama, bangunan milik negara atau daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Mentah Sempat Jatuh di Bawah Level 100 Dollar AS Per Barel

Harga Minyak Mentah Sempat Jatuh di Bawah Level 100 Dollar AS Per Barel

Whats New
Kemarin Ditutup Menguat, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG Hari Ini?

Kemarin Ditutup Menguat, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG Hari Ini?

Whats New
Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq Menguat, Dow Jones Terkoreksi Tipis

Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq Menguat, Dow Jones Terkoreksi Tipis

Whats New
Emirates dan Etihad Dikabarkan Bakal Jadi Investor, Ini Tanggapan Bos Garuda Indonesia

Emirates dan Etihad Dikabarkan Bakal Jadi Investor, Ini Tanggapan Bos Garuda Indonesia

Whats New
Di Usia 76 Tahun, BNI Perkuat Komitmen di Skala Internasional

Di Usia 76 Tahun, BNI Perkuat Komitmen di Skala Internasional

Rilis
Blusukan ke Pasar, Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000

Blusukan ke Pasar, Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000

Whats New
Erick Thohir Nasihati Mahasiswa: Jangan Hanya Sibuk Pergerakan

Erick Thohir Nasihati Mahasiswa: Jangan Hanya Sibuk Pergerakan

Whats New
[POPULER MONEY] Penumpang KRL Ngobrol Diturunkan Paksa | Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan

[POPULER MONEY] Penumpang KRL Ngobrol Diturunkan Paksa | Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan

Whats New
Minyak Kita Diluncurkan Hari Ini, Solusi Mendag Atasi Mahalnya Migor

Minyak Kita Diluncurkan Hari Ini, Solusi Mendag Atasi Mahalnya Migor

Whats New
Pemilik Mobil Wajib Daftar MyPertamina sebelum 30 Juli

Pemilik Mobil Wajib Daftar MyPertamina sebelum 30 Juli

Whats New
Rupiah Nyaris Rp 15.000 per Dollar AS, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tetap Terjaga

Rupiah Nyaris Rp 15.000 per Dollar AS, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tetap Terjaga

Whats New
Pemerintah Cabut Predikat Wilayah Bebas Korupsi di 4 Instansi, Apa Saja

Pemerintah Cabut Predikat Wilayah Bebas Korupsi di 4 Instansi, Apa Saja

Whats New
Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Rilis
Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.