Reformasi Energi BUMN, Perlahan tetapi Pasti Beralih ke Energi Bersih

PERLAHAN tetapi pasti, sejumlah perusahaan plat merah mulai beralih ke energi hijau dan menekan konsumsi energi berbasis fosil. Langkah sejumlah BUMN tersebut dilakukan menyongsong tahun 2025, saat pemerintah menargetkan bauran energi pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23 persen dibandingkan pencapaian 12,77 persen hingga Agustus 2021 dan mencapai nol karbon selambat-lambatnya pada 2060.

Presiden Joko Widodo bahkan secara lantang menyebutkan, dirinya terus mendorong BUMN untuk segera beralih ke energi hijau, terutama pada dua BUMN terbesar di negeri ini, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

PLN, Pertamina, dan PTBA

PLN memang telah mematok target fantastis dengan membangun pembangkit EBT berkapasitas 1,19 gigawatt (GW) pada 2022. Proyek-proyek pembangkit tersebut di antaranya adalah pembangkit listrik air dan minihidro yang mencapai 490 MW dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 195 MW.

Baca juga: Jokowi Minta Pertamina dan PLN Siapkan Transisi dari Energi Fosil ke Energi Hijau

Pada 2021, PLN berhasil meningkatkan 13 PLTM dengan kapasitas total 71,9 MW. Untuk mendukung target tersebut, PLN akan segera menandatangani fasilitas pendanaan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mendukung transisi energi.

Sementara itu, terdapat pula BUMN-BUMN yang juga turun gelanggang untuk memproduksi energi bersih untuk konsumsi internal perusahaan. Misalnya Pertamina yang membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berpotensi menghemat Rp 4 miliar setahun.

Perusahan migas tersebut telah memulai keberpihakannya pada bahan bakar EBT dengan pengalokasian belanja modal yang mencapai sekitar 8,3 miliar dollar AS atau sembilan persen dari total belanja perusahaan 92 miliar dollar.

Pertamina saat ini juga serius dalam mengembangkan teknologi carbon capture and utilization and etorage (CCUS) dengan menggandeng ExxonMobil. Apa yang Pertamina lakukan adalah untuk mencapai target pemerintah, yaitu nol karbon selambat-lambatnya pada 2060.

Di bidang pertambangan, Perusahaaan Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) juga melakukan reformasi konsumsi energinya dengan menekan penggunaan bahan bakar fosil menjadi elektrik sehingga dapat mengurangi karbon secara signifikan dalam pengoperasian lahan tambang. Peralihan bahan bakar itu diyakini dapat menghemat konsumsi BBM hingga 1,2 juta liter per tahun atau setara dengan Rp 10,78 miliar per tahun.

Pararel dengan hal itu, PTBA juga tengah menjajaki penggunaan teknologi carbon, capture, utilization and storage (CCUS), sebuah teknologi yang dapat menangkap dan menyimpan karbon.

Selain ketiga perusahaan tersebut, masih terdapat sejumlah BUMN lain yang juga mulai menengok ke energi bersih. Reformasi ini bukan perkara mudah, bahkan sesungguhnya menelan biaya yang tidak sedikit.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dibutuhkan setidaknya investasi sekitar 49 miliar dollar untuk mencapai target 23 persen pembangkit EBT pada 2025, di antaranya PLTA dan PLTM 14,58 miliar dollar, pembangkit listrik tenaga surya dan bayu 1,69 miliar dollar dan PLTP 17,45 miliar dollar.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala N Mansury mengakui, dibutuhkan upaya dari semua pihak untuk memastikan pembangunan energi hijau itu dapat tercapai. Dari seluruh upaya itu, kata dia, tantangan terbesar adalah masalah pendanaan.

Sejumlah negara tanam modal

Sejauh ini, pemerintah berhasil menggaet komitmen dari sejumlah negara untuk menanamkan modal di sektor EBT. Selandia Baru, misalnya, telah menyatakan komitmennya untuk pembangunan PLTP di Indonesia, sementara Uni Emirat Arab (UEA) telah menyebut angka sebanyak 32,7 miliar dollar sebagai komitmen investasinya di Indonesia, termasuk di antaranya di sektor EBT.

Baca juga: Uni Eropa Dorong Indonesia Transformasikan Energi Fosil ke Energi Hijau

Selain itu, pejumlah perusahaan Inggris juga tertarik untuk menggelontorkan 9,29 miliar dollar dalam proyek ramah lingkungan di Tanah Air.

Ke depan, bukan tidak mungkin bahwa akan semakin banyak negara tertarik untuk bekerja sama dengan BUMN untuk mengembangkan EBT. Dengan demikian, akan semakin banyak BUMN yang ikut serta dalam penggunaan energi hijau.

Namun yang harus diingat, para investor tersebut tetap membutuhkan paket insentif yang menarik dari pemerintah yang tentunya harus bersifat out of the box untuk mendapatkan investasi “jackpot"".

Selain itu, yang tak kalah penting, pemerintah juga sebaiknya membuka keran kesempatan yang setara bagi setiap perusahaan produsen EBT untuk menghindari adanya monopoli bagi pihak tertentu. Adanya kebijakan-kebijakan yang popular diharapkan dapat memuluskan langkah pemerintah untuk mencapai zero net emission pada 2060.