Operasikan 19 Pesawat Bermasalah, Citilink dan GMF Ditegur Kemenhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan teguran kepada maskapai penerbangan Citilink dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau GMF Aero Asia.

Teguran yang tertuang dalam surat bernomor A4-402/8/3/DKPPU.2021 itu disampaikan setelah Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menemukan adanya masalah pada 19 pesawat Citilink, namun maskapai tetap mengoperasikannya.

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara, Dadun Kohar, dan ditujukan kepada kepada Accountable Manager GMF AeroAsia dan VP Engineering & Maintenance Citilink.

Baca juga: Penumpang Buka Pintu Darurat, Citilink Minta Maaf Penerbangan Jakarta-Cepu Batal

"Dari status HIL (Hold Item List) tanggal 13 Desember 2021, terdapat 19 pesawat yang mengalami open HIL Brake dan dalam tiga bulan terakhir terjadi enam brake occurrences (melting, jammed, rotor damages, over temperature)," bunyi surat tersebut, dikutip Sabtu (25/12/2021).

Terkait dengan temuan tersebut, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub meminta kepada Citilink dan GMF untuk melakukan 6 rekomendasi yang disampaikan.

Pertama, GMF AeroAsia selaku pihak maintenance pesawat Citilink diminta segera memperbaiki open HIL Brake di 19 pesawat A320 Citilink.

Kemudian, GMF AeroAsia diminta segera melakukan review status HIL dari bulan Agustus hingga Desember 2021 untuk memastikan closing HIL benar-benar proper, replacement part dilengkapi traceability document (ARC).

"Tidak ada akal-akalan open/closed HIL, dan tidak ada status closing HIL dengan status pengadaaan UMR (Urgent Material Request) untuk HIL tersebut yang masih terbuka," tulis surat tersebut.

Ketiga, GMF AeroAsia diminta untuk segera mengidentifikasi serial number komponen yang bermasalah untuk dilepas dari pesawat dan disimpan dalam quarantine area.

Rekomendasi keempat, GMF AeroAsia harus memastikan permasalahan tidak tersedianya spare part dan supply chain management tidak menjadi bahaya laten yang berdampak kepada keselamatan penerbangan dan pemenuhan regulasi maupun prosedur yang berlaku.