Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti Sentil Kebijakan Karantina, Luhut: Ini Masukkan Pakar, Bukan Ngarang Sendiri

Kompas.com - 27/12/2021, 11:09 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pertanyaan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penerapan karantina yang berbeda antara masyarakat dengan pejabat.

Luhut menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil dan diterapkan bukan keputusan personal melainkan saran dari berbagai pakar yang pemerintah terima.

"Pemerintah betul-betul melakukan dan membuat semua koalisi itu berdasarkan masukkan berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri," ujarnya secara virtual, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Sentilan Susi Pudjiastuti: Pejabat Boleh Karantina di Rumah, Bisa Hemat, Kenapa Warga Sipil Tidak?

Kebijakan karantina yang diberlakukan oleh pemerintah kata Luhut, juga berlaku terhadap pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tingkat Eselon.

"Apapun mengenai perjalanan diskresi kepada eselon I dan seterusnya itu berlaku dan diberikan secara universal. Karena mekanisme bernegara itu tetap jalan tentu dengan pengawasan yang ketat," kata dia.

Luhut oun meminta berbagai pihak agar tidak mengadu pemerintah dengan masyarakat terkait kebijakan penanganan Covid-19 ini.

"Jangan dibentrokkan atau diadu-adukan antara pejabat pemerintah, orang berada, dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang berbicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita saat ini," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti mempertanyakan kebijakan karantina para pejabat dengan masyarakat sipil yang menurutnya sungguh berbeda perlakuannya.

Pertanyaan tersebut ia lontarkan melalui postingan Instagram Kompas.com Selasa (21/12/2021), yang mengunggah berita "Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis".

"Kenapa pejabat boleh di rumah mereka sendiri tapi masyarakat tidak boleh di rumah sendiri? Kenapa pejabat saja yang boleh berhemat tapi masyarakat tidak boleh?" tanya Susi pada kolom postingan tersebut.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Perketat Karantina buat WNI dari Luar Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

Whats New
Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Whats New
Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Whats New
Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Whats New
Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Whats New
Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Whats New
Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Whats New
Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Whats New
Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Whats New
Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Whats New
Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Whats New
Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Whats New
Simak Daftar 10 'Smart City' Teratas di Dunia

Simak Daftar 10 "Smart City" Teratas di Dunia

Whats New
Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com