Kompas.com - 27/12/2021, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Domestic Market Obligation (DMO) batu bara kembali menjadi perbincangan setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi untuk mengevaluasi ketentuan patokan harga batu bara 70 dollar AS per ton.

Usulan penyesuaian harga patokan DMO batu bara untuk sektor kelistrikan pun kembali mengemuka. Jika harga patokan DMO batu bara naik, dikhawatirkan beban keuangan PT PLN (Persero) akan semakin berat, lantaran sebagian besar pembangkit listrik dihidupi dengan membakar batubara.

Sayangnya, mengenai harga patokan DMO batubara ini, pihak PLN belum bersedia memberikan banyak komentar. Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra Prastowo mengatakan bahwa kebijakan DMO batu bara menjadi kewenangan pemerintah. Rudy memastikan, PLN bakal patuh pada kebijakan yang diambil pemerintah.

Baca juga: Ditutup Mulai 1 Januari 2022, Penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma Akan Dipindahkan

"Harga (DMO Batubara) untuk kelistrikan ditentukan pemerintah. Apa pun keputusan pemerintah, PLN selalu mendukung," ujar Rudy saat dihubungi Kontan.co.id, Jum'at (24/12/2021).

Dia pun enggan berkomentar mengenai evaluasi harga patokan DMO batu bara. Namun yang jelas, PLN masih terus berupaya untuk bisa mengamankan pasokan batu bara yang diperlukan untuk kelistrikan pada tahun depan.

"Pembahasan hanya mengenai penerapan komitmen pasokan dengan mitra-mitra terhadap eksekusi dari regulasi," sebut Rudy.

Meski belum membeberkan secara detail mengenai besaran volume dan strategi pemenuhan batu bara di 2022, tapi Rudy menekankan bahwa kontrak jangka panjang dengan para pemasok dan produsen masih berlangsung.

"Kontrak longterm masih berjalan dengan baik," pungkasnya.

Mengutip pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama stakeholders lain yang terkait sedang melakukan evaluasi terhadap harga patokan batubara khususnya yang dialokasikan untuk kebutuhan pembangkit listrik secara umum.

Namun Sunindyo belum bisa menyampaikan lebih detail proses evaluasi yang tengah dilakukan.

Baca juga: Sah, Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pelaksana Tax Amnesty Jilid II

Halaman:
Sumber


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.