Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persiapan Pemerintah Pelan-pelan Hapus Premiun dan Pertalite

Kompas.com - 27/12/2021, 20:21 WIB
Aprillia Ika

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersiap menghapus bahan bakar minyak (BBM) Premium dan Pertalite secara bertahap, untuk kemudian digantikan dengan BBM yang lebih ramah lingkungan yakni Pertamax. 

Untuk diketahui Premium memiliki nilai oktan atau Research Octane Number (RON) sebesar 88, sementara Pertalite nilai oktannya 90.

Angka RON ini berada di bawah nilai kesepakatan global yang mengamanatkan negara-negara di dunia untuk menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan memakai bensin minimal RON 91.

Baca juga: Tiga Tahapan Pertamina Hapus BBM Premium dan Pertalite, Diganti Pertamax

Masa transisi Premium ke Pertamax

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih mengatakan, peralihan Premium ke Pertalite mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14 persen.

Peralihan Pertalite ke Pertamax dapat menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 27 persen. 

“Kita memasuki masa transisi di mana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," ujar Soerjaningsih dalam siaran pers, seperti dikutip dari Kontan.co.id. 

Apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah di masa transisi tersebut?

Baca juga: Per 25 Desember, Harga Elpiji Nonsubsidi 5,5 Kg dan 12 Kg Naik Rp 1.600-Rp 2.600 Per Kg

Penghapusan Premiun dan Pertalite harus perhatikan hal ini

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menilai, kebijakan penghapusan Premium dan Pertalite merupakan langkah yang sudah sepatutnya dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Meski begitu, ada sejumlah hal yang menurut Eddy perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan ini.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus BBM Premium dan Pertalite

 

Pertama, Pertamina harus melakukan sosialisasi yang baik agar masyarakat dapat memahami urgensi dari kebijakan penghapusan Premium dan kemudian Pertalite ini.

Kedua, Eddy juga menilai bahwa insentif harga perlu diberikan dalam peralihan BBM ini agar selisih harga antara Premium, Pertalite, dan Pertamax tidak terlalu besar. Dengan begitu, harapan Eddy, masyarakat dapat beralih dengan kesadaran sendiri tanpa merasa keberatan.

Ketiga, Eddy juga berpesan agar kebijakan penghapusan Premium dan kemudian Pertalite ini dilakukan secara bertahap.

Keempat, “Kami juga meminta agar daerah 3T mendapatkan perhatian khusus karena di daerah-daerah tersebut kondisi perekonomian masyarakat masih belum kuat, sehingga harus tetap ditopang dengan keberadaan BBM yang bisa terjangkau,” ujar Eddy.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com