Kompas.com - 28/12/2021, 11:12 WIB
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti simulasi gerakan cuci tangan pada sosialisasi pencegahan virus Corona lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran kepada tenaga pendidik tentang gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) karena Pemprov Jabar telah menetapkan wilayah Jabar siaga satu. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMISejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti simulasi gerakan cuci tangan pada sosialisasi pencegahan virus Corona lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran kepada tenaga pendidik tentang gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) karena Pemprov Jabar telah menetapkan wilayah Jabar siaga satu. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz

KOMPAS.com - Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi idaman banyak orang di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari jutaan pelamar di setiap rekrutmen CPNS beberapa tahun terakhir. 

Beberapa alasan daya tarik PNS adalah gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap, jaminan di masa pensiun, pandangan soal prestise tinggi di masyarakat, maupun pekerjaan PNS yang kerap dianggap lebih ringan ketimbang bekerja di bidang yang sama di perusahaan swasta. 

Itu sebabnya dengan berbagai keuntungan itu, tak jarang pula masih banyak orang yang tergiur diming-imingi bisa masuk PNS dengan membayar uang hingga ratusan juta rupiah. 

Dalam pameo yang beredar di masyarakat, PNS juga seringkali dianggap profesi paling aman. Ini karena posisi ASN relatif susah diberhentikan alias dipecat.

Baca juga: Intip Gaji Polisi Pangkat Bintara, dari Bripda hingga Aiptu

Anggapan PNS susah dipecat tersebut tak sepenuhnya keliru. Mengapa demikian?

Alasan mendasar PNS lebih susah dipecat ketimbang karyawan perusahaan swasta tentulah perbedaan UU yang melindunginya. 

Kontrak kerja pegawai swasta adalah berdasarkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang berpedoman pada UU Ketenagakerjaan, dalam hal ini UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003.

Sementara PNS merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Soal pemberhentian atau pemecatan PNS diatur secara ketat dalam Pasal 87 UU ASN.

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Polisi Berpangkat Jenderal?

Pasal 87 UU ASN mengatur alasan yang bisa mendasari seorang PNS bisa diberhentikan, di mana diatur PNS tidak bisa secara serta merta diberhentikan, namun harus memenuhi beberapa syarat. 

Menurut Pasal tersebut, PNS hanya bisa diberhentikan dengan hormat apabila:

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Whats New
Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

Whats New
E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

Whats New
Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.