Soal Wacana Subsidi Minyak Goreng, BPDP KS: Belum Ada Keputusan Komite Pengarah

Kompas.com - 28/12/2021, 17:23 WIB
Ilustrasi minyak goreng. SHUTTERSTOCK/NAYPONG STUDIOIlustrasi minyak goreng.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi mengusulkan penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) untuk menyubsidi harga minyak goreng. Hal ini karena harga minyak goreng di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Kenaikan harga minyak goreng dinilai karena naiknya harga minyak sawit dunia. Sebelumnya harga minyak sawit berkisar antara 500 dollar AS hingga 710 dollar AS per metrik ton telah melonjak hingga 1.350 dollar AS per metrik ton.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Eddy Abdurrachman mengatakan ada wacana tersebut. Apalagi harga minyak goreng curah saat ini di kisaran Rp 18.000 per liter sampai Rp 19.000 per liter. Sedangkan Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per liter.

Eddy mengatakan, berdasarkan regulasi penggunaan dana BPDP KS untuk yang terkait dengan kebutuhan pangan dapat dilakukan. Namun hal itu baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari Komite Pengarah BPDP KS yang terdiri dari 8 kementerian.

Baca juga: PGN Antisipasi Lonjakan Kenaikan Konsumsi Gas Bumi di Akhir Tahun

“Jadi harus diputuskan dulu oleh komite pengarah. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan komite pengarah yang menetapkan bahwa dana BPDP KS bisa digunakan untuk menutup atau pemberian subsidi kepada minyak goreng curah,” ujar Eddy dalam konferensi pers, Selasa (28/12/2021).

Eddy menegaskan secara finansial BPDP KS mampu apabila nantinya komite pengarah menugaskan BPDP KS untuk mendanai kebutuhan subsidi minyak goreng. Ia menyebut, dari sisi ketersediaan anggaran, penerimaan BPDP KS di tahun 2021 dari dana pungutan sawit relatif tinggi.

Eddy menyatakan, BPDP KS belum tahu pasti perhitungan dana yang diperlukan untuk subsidi minyak goreng curah. Ia bilang, saat ini tim teknis yang terdiri dari kementerian/lembaga sedang berkoordinasi untuk menghitung hal tersebut.

“Sekali lagi mengenai jumlah nya berapa, kepada siapa saja, itu masih dalam proses pembahasan. Kita tunggu sampai ada putusan (komite pengarah) itu tadi. Apabila nanti kepada BPDP KS juga ditugaskan untuk menutup biaya-biaya terkait dengan minyak goreng curah tadi maka available dana tersebut di BPDP KS,” ujar Eddy.

Baca juga: Daftar Negara dengan Cadangan Timah Terbesar di Dunia

Sebagai informasi Komite Pengarah BPDP KS terdiri dari 8 kementerian. Yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan M Lutfi mengatakan, mengusulkan penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) untuk menyubsidi harga minyak goreng.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Whats New
Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Whats New
Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Whats New
Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

Whats New
Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.