Penyelenggara Fintech Lending "Berguguran", OJK Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending (fintech P2P) atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkurang dalam kurun 2020-Oktober 2021.

Per Desember 2020, jumlah fintech lending 160 penyelenggara. Per September 2021 jadi 107 penyelenggara.

Baca juga: OJK Terima 50.413 Aduan Nasabah Pinjol, Paling Banyak soal Perilaku Debt Collector

Per Oktober 2021 jadi 104 penyelenggara dengan akumulasi penyaluran pinjaman di akhir Oktober 2021 mencapai Rp 272,43 triliun dan outstanding pinjaman Rp 27,4 triliun.

Dari 104 penyelenggara fintech lending berizin dan terdaftar OJK, hanya tinggal tiga penyelenggara fintech lending dengan status masih terdaftar, yaitu, PT Kas Wagon Indonesia; PT Mapan Global Reksa; dan PT Pintar Inovasi Digital.

Baca juga: Waspada Pinjol Ilegal, Simak Daftar Terbaru Fintech Lending yang Terdaftar OJK

Penyebab fintech lending "berguguran"

Menurut Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W Budiawan, banyak fintech lending "berguguran" lantaran sejumlah hal.

Misal, tidak memenuhi persyaratan modal minimum untuk melanjutkan kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja, sehingga memilih untuk mengembalikan status terdaftarnya.

Baca juga: 4 Tips OJK jika Warga Terpaksa Pinjam Duit ke Pinjol

Sebagai gambaran, Dalam POJK No. 77/2016 yang berlaku sekarang persyaratan modal disetor minimal Rp 2,5 miliar dan menurut Bambang hal tersebut terlalu kecil.

Tahun depan, OJK berencana akan menambah modal itu bertahap sampai minimal Rp 12,5 miliar.

Baca juga: Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Prospek fintech lending masih besar

Kendati jumlah penyelenggara terus berkurang, Bambang memperkirakan, ke depan, minat investor baru untuk membangun dan memperoleh izin usaha kegiatan Peer to Peer Lending akan tetap tinggi.

Meskipun, persyaratan dan ketentuannya, seperti permodalan, serta kualitas penyelenggara ditingkatkan (pasca moratorium).

Baca juga: Kominfo Bilang Tak Usah Bayar Utang Pinjol Ilegal, Ini Kata OJK

"Hal ini antara lain karena market borrower di Indonesia masih terbuka luas, terutama sektor produktif (mikro dan kecil) dan sektor konsumtif (multiguna)," kata Bambang seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Di sisi lain, belum ada tren aksi merger atau akuisisi dari pemain fintech lending yang memiliki pangsa pasar yang besar. "Sejauh ini belum ada tren seperti itu," ucapnya.

Baca juga: Kata Luhut Soal Fintech: Banyak Warga Indonesia Bisa Pakai, tapi Tak Paham Fungsi dan Risikonya

"Pekerjaan Rumah" Fintech lending

Bambang mengatakan, dalam menjaga likuiditas perusahaan, para pemain fintech P2P harus melakukan perbaikan kualitas tata kelola, mitigasi risiko (credit scoring yang andal), ekosistem P2PL, perlindungan konsumen, dan infrastruktur IT.

"Sehingga kinerjanya bagus secara berkelanjutan. Apabila kinerja dan reputasi membaik, diyakini hambatan pendanaan otomatis akan teratasi," imbuh Bambang.

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Jumlah Penyelenggara Fintech Terus Berkurang, Begini Kata OJK