Ancaman Mogok Kerja, Dikritik Sesama Pekerja, hingga Batalnya Aksi FSPPB

“FSP BUMN Bersatu meminta kepada para pekerja di Pertamina untuk tidak melakukan pemogokan, apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang di mana stok BBM harus cukup tersedia," kata Tri dalam keterangan yang diperoleh Kompas.com, Kamis (23/12/2021).

Bila hanya masalah deadlock dalam penyusunan perjanjian kerja bersama antara manajemen dan serikat pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya. Aksi ini menurut Tri, akan memunculkan persepsi publik bahwa ada potensi muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum-oknum yang ingin menggantikan posisi Dirut Pertamina dan bukan murni merupakan perjuanagan dari serikat pekerja.

Aksi mogok kerja FSPPB juga mendapat kritik dari Pekerja SPBU yang tergabung dalam Aliansi Pekerja SPBU. Ketua Aliansi Pekerja SPBU Dadan Suryana menilai tuntutan aksi mogok yang dilakukan FSPPB sangat janggal. Sebab kata dia, gaji pekerja Pertamina tersebut sangat tinggi dibandingkan gaji para petugas SPBU.

"Aneh saja saya kira, gaji mereka ada yang sampai Rp 70 juta sebulan, lalu (mau) bikin aksi mogok seperti itu, saya pikir janggal saja," kata Dadan lewat keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Dadan juga menilai, tuntutan FSPPB yang meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir mencopot jabatan Dirut Pertamina, merupakan tuntutan yang sangat politis. Padahal, menurut Dadan, kinerja Nicke sejauh ini tidak ada masalah sehingga akan aneh jika tiba-tiba dicopot tanpa ada alasan yang jelas.

Dadan justru menilai para pegawai Pertamina yang berencananya mogok kerja bersyukur karena sudah mendapatkan gaji yang sangat besar. Sebab para gaji para pekerja di SPBU banyak yang masih d ibawah upah minimum regional (UMR). Oleh karena itu, Dadan meminta menyarankan agar FSPPB berpikir ulang untuk melaksanakan mogok kerja tersebut. Apalagi, akibat dari aksi mogok akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan.

Baca juga: Pekerja SPBU Sindir Karyawan Pertamina: Gaji Selangit, Mau Mogok Kerja

Manajemen Janjikan Tak Ada Pemangkasan Gaji

Manajemen Pertamina pun akhirnya buka suara mengenai aksi mogok kerja yang dilakukan FSPPB. Senior Vice President Human Capital Development Pertamina Tajudin Noor mmemastikan hingga kini kebijakan agile working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja dari rumah (WFH) belum diterapkan manajemen.

Dengan demikian, tidak ada pemotongan gaji pekerja. “Jadi, saya sampaikan bahwa tidak ada satu pun pekerja yang mengalami pemotongan gaji. Semua benefit yang diperoleh pekerja masih berjalan normal seperti sebelum pandemi,” sebut Tajudin dalam siaran tertulis.

Dia mengatakan, dalam rangka beradaptasi pasca pandemi, Pertamina memang sedang melakukan review program agile working. Dalam kebijakan ini, pekerja Pertamina Holding di kantor pusat yang tugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah diberikan fleksibilitas untuk work from office (WFO) atau WFH.

Fleksibilitas itu sebut dia, diberikan agar dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja.