Ini Penyebab Ratifikasi RCEP Indonesia Belum Juga Rampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mulai berlaku 1 Januari 2022. Namun, Indonesia belum juga merampungkan proses ratifikasi perjanjian dagang internasional itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lambatnya ratifikasi RCEP karena prosesnya memang masih tertahan di DPR. Alhasil, Indonesia belum bisa menerapkan isu perjanjian RCEP per 1 Januari 2022.

"Ratifikasi ini sedang berproses di parlemen dan di Komisi VI itu sudah selesai. Biasanya kalau pembahasan di tingkat komisi atau di tingkat satu selesai maka tentu tinggal disahkan di rapat paripurna," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (31/12/2021).

Baca juga: Apa Pengertian Koperasi dan Ciri-Ciri Koperasi

Airlangga menyebut, seiring sudah selesainya pembahasan di tingkat Komisi VI DPR RI, maka pemerintah menargetkan ratifikasi RCEP akan rampung di kuartal I-2022.

"Diharapkan di kuartal I-2022 sudah bisa dibawa ke rapat paripurna DPR, sehingga RCEP sudah bisa diratifikasi," imbuhnya.

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang belum meratifikasi RCEP, selain Malaysia dan Filipina.

Adapun 7 negara ASEAN yang telah meratifikasi RCEP yakni Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Begitu pula dengan 5 negara mitra yang tergabung di RCEP sudah meratifikasi, terdiri dari China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Baca juga: Tutup Tahun 2021, Mentan Lepas Ekspor Pertanian Senilai Rp 14,4 Trilun ke 124 Negara

Menurut Airlangga, bila RCEP diterapkan, maka perdagangan Indonesia akan memiliki pangsa pasar yang semakin luas. Ia menilai, hal itu akan sangat menguntungkan Indonesia, terlebih saat ini sedang terjadi lonjakan permintaan perdagangan luar negeri.

"Tentuya ini akan melancarkan permintaan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, terutama dengan RCEP ini hambatan itu bisa dikurangi di masing-masing negara,” ungkapnya.

Sebagai informasi, perjanjian dagang RCEP telah ditandatangani oleh 15 negara pada 15 November 2020. Persetujuan RCEP sendiri diinisiasi oleh Indonesia sejak 2011.

RCEP menjadi perjanjian dagang terbesar di dunia yang mencakup 27 persen perdagangan dunia, 29 persen PDB dunia, 30 persen dunia, dan 29 persen dunia.

Ada beragam manfaat yang bisa di dapat Indonesia dari perjanjian tersebut. Diantaranya, para pelaku usaha nasional hanya perlu menggunakan satu macam surat keterangan asal (SKA) untuk bisa mengekspor produknya ke seluruh negara anggota RCEP.

Baca juga: Ini 10 Provinsi Paling Bahagia di Indonesia Tahun 2021

Kemudian, untuk produk yang sama, sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam RCEP, pengusaha Indonesia cukup mengantongi SKA RCEP untuk mengekspor satu produk ke semua negara RCEP.

Dengan begitu, ketika mengekspor produk ke negara-negara RCEP, eksportir tidak perlu lagi menggunakan SKA yang berbeda-beda sesuai barang dan negara tujuannya. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan optimal, kinerja ekspor Indonesia ke pasar global akan terkerek.

Adapun manfaat lainnya yakni spill-over effect. Dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang dimiliki anggota RCEP dengan anggota non-RCEP, produk Indonesia juga dapat mengambil kesempatan untuk memanfaatkan skema preferensi ke negara-negara non-RCEP.

Baca juga: Daftar Lelang Mobil Murah di Awal 2022, Ada Honda City hingga CRV