Kompas.com - 01/01/2022, 20:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menilai, kebijakan pemerintah melakukan larangan ekspor batu bara selama sebulan pada periode 1-31 Januari 2022 merupakan kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan pelaku usaha.

Adapun larangan ekspor batu bara tertuang dalam surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan batu bara oleh PLN yang saat ini pasokannya sangat rendah.

"Kami menyatakan keberatan dan meminta ke Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut," ujar Ketua Umum APBI-ICMA Pandu Sjahrir dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2021).

Baca juga: PLN Krisis Pasokan, Ekspor Batu Bara Resmi Dilarang Selama Sebulan

Ia menilai, solusi untuk mengatasi kondisi kritis persediaan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga (PLTU) milik grup PLN termasuk Independen Power Producer (IPP), seharusnya dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Selain itu, Pandu menyatakan, penerapan sanksi larangan ekspor batu bara kepada seluruh pelaku usaha pada 1 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan DMO 2022 tidaklah tepat karena seharusnya pelaksanaan DMO 2022 dihitung dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pasokan batu bara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok.

Serta praktek implementasi ketentuan yang sebelumnya telah disepakati dalam kontrak-kontrak tersebut dalam hal terjadi wanprestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan.

Maka, anggota APBI-ICMA pun telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25 persen di 2021, bahkan sebagian perusahaan telah memasok lebih dari kewajiban DMO tersebut.

"Anggota APBI-ICMA pun selama ini juga senantiasa patuh menjalankan kebijakan harga patokan maksimal untuk pasokan batubara dalam negeri kepada PLTU PLN dan IPP," ungkapnya.

Baca juga: Kementerian ESDM: Listrik 10 Juta Pelanggan PLN Padam jika Ekspor Batu Bara Tak Dilarang

Pandu menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah sebelumnya, yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021, yang melarang penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri sesuai persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Whats New
Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Whats New
Cara Mengambil Uang di ATM BRI dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BRI dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Whats New
Libur Sekolah, Pengguna KRL saat Akhir Pekan Meningkat

Libur Sekolah, Pengguna KRL saat Akhir Pekan Meningkat

Rilis
Waspada, Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Cara Membedakannya

Waspada, Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Cara Membedakannya

Whats New
Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Whats New
Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Earn Smart
Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Rilis
Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Whats New
BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

Rilis
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Whats New
Perjanjian Dagang RI-UEA, Mendag: Buka Pintu Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah

Perjanjian Dagang RI-UEA, Mendag: Buka Pintu Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah

Whats New
Mocca, Metaverse, dan NFT

Mocca, Metaverse, dan NFT

Earn Smart
Mau Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian? Cek Prosedur dan Syaratnya

Mau Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian? Cek Prosedur dan Syaratnya

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.