Indonesia Terancam Gelap Gulita Apabila Batubara Boleh Diekspor

Kompas.com - 01/01/2022, 23:51 WIB

Selain itu, memenuhi aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25 persen yang sebagaimana diatur dalam Kepmen 139/2021, bahkan telah memasok lebih dari kewajiban DMO tersebut sesuai harga untuk kebutuhan PLTU PLN dan IPP.

"Karena itu kami berharap agar pihak pemerintah dapat menerapkan sistem reward dan penalties yang adil dan konsisten, bukan memberlakukan sistem sapu jagat kepada seluruh perusahaan batubara," kata dia.

"Ditambah lagi mengetahui bahwa kebutuhan PLN adalah kurang dari 50 persen dari jumlah produksi nasional dan pemberlakuan sistem ini akan mengurangi pendapatan PNPB serta pelaku bisnis harus menanggung biaya demurrage yang cukup signifikan," lanjut Arsjad.

Oleh sebab itu, meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan batubara nasional yang juga terikat kontrak dengan luar negeri.

Baca juga: Dari Tamtama hingga Jenderal, Ini Gaji TNI AD Plus Tunjangan Per Bulan

Selain itu, Arsjad menilai, kebijakan larangan ekspor batu bara itu akan memperburuk citra pemerintah terkait dengan konsistensi kebijakan dalam berbisnis.

Upaya untuk menarik investasi, memperlihatkan Indonesia sebagai negara yang ramah investor dan iklim berusaha yang pasti dan dilindungi hukum akan turun reputasinya.

Begitu pula dengan minat investor di sektor pertambangan, mineral dan batubara akan hilang, karena dianggap tidak bisa menjaga kepastian berusaha bagi pengusaha,

“Nama baik Indonesia sebagai pemasok batu bara dunia akan anjlok," kata dia.

Baca juga: Mengapa PNS Susah Dipecat?

Arsjad menegaskan, Kadin sebagai mitra setara dan strategis pemerintah senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun, berharap bisa dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi dan solusi jika ada keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batu bara domestik, termasuk PLN.

Ia menekankan, yang dibutuhkan pelaku usaha adalah konsistensi kebijakan untuk solusi jangka panjang. 

Oleh karena itu, Kadin merekomendasikan agar segera dilakukan diskusi antara pemerintah, PLN dan pengusaha batu bara guna mencapai solusi yang tepat, bukan hanya dari sisi pasokan tapi juga dari permintaan.

“Kami berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi dan klarifikasi dari teman-teman pengusaha. Kami bersama pemerintah juga berharap bisa mendapatkan solusi yang terbaik,” pungkasnya.

Baca juga: Siapa Marimutu Sinivasan yang Tolak Bayar Utang BLBI Rp 29 Triliun?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Whats New
Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Whats New
IHSG Ditutup Menguat di Sesi I, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat di Sesi I, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Fokus Bisnis Syariah, Allianz Life Siap 'Spin Off' di 2023

Fokus Bisnis Syariah, Allianz Life Siap "Spin Off" di 2023

Whats New
Beli Elpiji 3 Kg Bakal Gunakan MyPertamina Juga?

Beli Elpiji 3 Kg Bakal Gunakan MyPertamina Juga?

Whats New
Sambut HUT Ke-52, Jamkrindo Dukung Transformasi Digitalisasi UMKM

Sambut HUT Ke-52, Jamkrindo Dukung Transformasi Digitalisasi UMKM

Rilis
Peluang Usaha Jadi Agen Minyak Goreng Rp 14.000, Ini Cara Daftarnya

Peluang Usaha Jadi Agen Minyak Goreng Rp 14.000, Ini Cara Daftarnya

Earn Smart
Produsen Emas Asal Malaysia Berencana Ekspansi ke Indonesia

Produsen Emas Asal Malaysia Berencana Ekspansi ke Indonesia

Whats New
Bina Marga Dapat Anggaran Rp 40,25 Triliun untuk Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur

Bina Marga Dapat Anggaran Rp 40,25 Triliun untuk Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur

Rilis
Jasamarga Yakin Penataan Tol Bali Mandara Selesai Tepat Waktu untuk Sambut Presidensi G20

Jasamarga Yakin Penataan Tol Bali Mandara Selesai Tepat Waktu untuk Sambut Presidensi G20

Whats New
Allianz Life Indonesia Catatkan Premi Bruto Rp 3,8 Triliun di Kuartal I-2022

Allianz Life Indonesia Catatkan Premi Bruto Rp 3,8 Triliun di Kuartal I-2022

Whats New
Catat, Pengendara Mobil Wajib Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi

Catat, Pengendara Mobil Wajib Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi

Whats New
Segera Evaluasi Penerbangan Nasional

Segera Evaluasi Penerbangan Nasional

Whats New
Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga Bank Mandiri

Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga Bank Mandiri

Whats New
Panggil Pakar, Panja Komisi VI DPR Bahas Soal Investasi Telkomsel di GoTo

Panggil Pakar, Panja Komisi VI DPR Bahas Soal Investasi Telkomsel di GoTo

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.