Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran PEN Cuma Terserap 88,4 Persen, Ini Alasannya Menurut Menkeu

Kompas.com - 04/01/2022, 12:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, serapan realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 658,6 triliun sampai akhir Desember 2021. Anggaran ini hanya terserap 88,4 persen dari pagu yang dianggarkan Rp 744,77 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa alasan serapan program PEN tidak maksimal. Menurut dia, beberapa program tidak bisa terealisasi sehingga dana untuk program tersebut dikembalikan.

“Realisasinya 88,4 persen, sayangnya belum bisa mencapai keseluruhan. Beberapa program tidak bisa dijalankan anggaran kembali lagi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (3/1/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Sudah Ada 195 Orang Ikut Tax Amnesty, Harta yang Diungkap Rp 169,9 Miliar

Wanita yang karib disapa Ani ini mengungkap, serapan tersebar di beberapa klaster. Untuk klaster kesehatan, realisasinya sebesar Rp 198,5 triliun atau hanya terserap 92,3 persen dari pagu anggaran Rp 214,96 triliun.

Anggaran digunakan untuk biaya perawatan 1,4 juta pasien Covid-19, insentif 1,5 juta tenaga kesehatan pusat, dan santunan kematian untuk 571 nakes.

"Untuk biaya perawatan pasien Covid-19 ini yang memang masih akan terus berubah karena masih akan ada audit," kata Sri Mulyani.

Adapun di program perlindungan sosial, sudah terealisasi Rp 171 triliun atau mencapai 91,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran digunakan unik ragam bansos, seperti diskon listrik kepada 32,6 juta penerima, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, dan pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.

Lalu, program prioritas terealisasi sebanyak Rp 105,4 triliun atau baru mencapai 89,3 persen dari anggaran Rp117,94 triliun.

“Kita sudah anggarkan Rp 117,94 triliun, namun belum terserap semua. Ada masalah dalam program, entah untuk padat karya, pariwisata dan fasilitas yang lainnya," beber Ani.

Baca juga: Sri Mulyani Kesal, Belum Lunasi Utang BLBI, Sinivasan Malah Jual Asetnya

Kemudian, realisasi program dukungan UMKM dan korporasi Rp 116,2 triliun. Anggaran telah digunakan untuk BPUM 12,8 juta usaha, bantuan untuk 1 juta PKL, serta imbal jasa penjaminan untuk 2,45 juta UMKM dan 69 Korporasi.

Selanjutnya subsidi bunga KUR untuk 7,51 juta debitur dan non KUR untuk 7,02 juta debitur. Ada pula PMN untuk Hutama Karya, Pelindo III, KIW, ITDC, LPEI, Waskita Karya, LPI/INA dengan total Rp 40,76 triliun.

Sedangkan realisasi untuk program insentif usaha yang tercapai penuh mencapai Rp67,7 triliun. Angka ini telah melebihi pagu anggaran sebesar Rp 62,83 triliun.

"Insentif ini paling bagus penyerapannya dan ternyata dunia usaha lebih mendapatkan insentif ini," tandas Ani.

Baca juga: Realisasi PEN Cuma 88,5 Persen, Menko Airlangga Pesimistis Tembus 100 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com