Ada Program KUR, KPR FLPP hingga PEN, Bisnis Perbankan Diproyeksi Cerah pada 2022

KOMPAS.com - Bisnis perbankan masih akan mampu tumbuh lebih cepat pada 2022, meski pademi Covid-19 masih membayangi.

Salah satunya berkat berbagai program pemerintah yang akan bergulir di sepanjang 2022.

Baca juga: Tiga Sektor yang Sahamnya Diproyeksi Bersinar di 2022: Perbankan, Otomotif, Properti

KUR

Program pemerintah untuk mendorong keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan menambah plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 373,17 triliun di 2022, sedangkan target KUR tahun 2021 yang hanya Rp 285 triliun.

Pemerintah juga mempertahankan suku bunga KUR di level 6 persen guna mendukung momentum pemulihan pelaku UMKM.

Baca juga: Tahun Depan, Warga Bisa Pinjam KUR Sampai Rp 100 Juta, Syarat Pengajuan Lebih Mudah

KPR FLPP

Program pemerintah lainnya yakni penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) makin meningkat.

Pada 2021 lalu, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menutup layanan penyaluran FLPP sebesar Rp 19,578 triliun untuk 178.728 unit rumah,

Nilai itu mencapai 113,48 persen dari target yang ditetapkan tahun 2021. Kini, dana yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan akan menyalurkan KPR FLPP sebanyak 200.000 unit rumah atau sebesar Rp 23 triliun.

Baca juga: BRI Tebar 6.000 KPR FLPP, Ini Syarat Pengajuannya

PEN

Selain itu, pemerintah telah mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 414, 1 triliun di 2022. Terdiri dari bidang kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, hingga penguatan pemulihan ekonomi sebanyak Rp 141,4 triliun.

Dari program tersebut, biasanya sebagian program perlindungan sosial hingga penguatan pemulihan ekonomi disalurkan melalui perantara bank.

Seperti penyaluran dana kartu pra kerja lewat bank, hingga dukungan kepada pelaku UMKM dalam bentuk subsidi bunga maupun penjaminan.

Baca juga: Anggaran PEN Cuma Terserap 88,4 Persen, Ini Alasannya Menurut Menkeu