Dirut dan Direksi PLN Terpapar Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mengungkapkan, terdapat dua direksi perseroan yang terpapar Covid-19. Salah satunya adalah Direktur Utama Darmawan Prasodjo.

Hal itu membuat ruang Pusat Pengelola Informasi dan Solusi (P2IS) atau yang disebut juga war room kosong, saat Menteri BUMN Erick Thohir sidak pada siang hari tadi, Selasa (4/1/2022).

Darmawan menjelaskan, selama satu bulan terakhir direksi PLN berupaya mengamankan pasokan batu bara untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik ke masyarakat.

Baca juga: Darmawan Prasodjo, Eks Timses Jokowi, Kader PDIP, Kini Jadi Dirut PLN

Ia pun memimpin langsung pengamanan pasokan batu bara di ruang war room, yang juga diikuti oleh jajaran direksi dan manajemen PLN Grup hingga lebih dari 50 orang, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

"Dalam proses pengamanan pasokan batu bara tersebut, Direktur Utama dengan satu Direksi PLN terpapar Covid-19," ungkap Darmawan Prasodjo seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1/2022).

Merespons kondisi penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor PLN itu, membuat seluruh anggota krisis energi primer mendapatkan skrining dan terpaksa diisolasi. Alhasil, saat ini monitoring pasokan batu bara dan koordinasi dilakukan secara online.

Menurut Darmawan, PLN terus beupaya untuk menjaga pasokan listrik nasional. Sebagai bagian dari mitigasi, pihaknya telah memiliki sistem monitoring digital berupa aplikasi Batu Bara Online, sehingga monitoring pasokan batu bara bisa dilakukan secara fisik maupun daring.

"Sesuai protokol Covid-19, direksi dan manajemen PLN melakukan monitoring dan koordinasi secara intensif melalui online selama 24 jam, serta koordinasi rutin pada pagi hari sejak pukul 05.30-24.00 WIB," jelas dia.

Baca juga: PLN Siapkan Dana Rp 55 Miliar untuk Bangun 40 SPKLU di Tahun Ini

Darmawan pun memastikan tidak ada pemadaman listrik berkat adanya dukungan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan berbagai sektor.

Pasokan batu bara untuk pembangkit PLN hingga hari ini telah bertambah sebesar 7,5 juta ton. Volume pasokan ini akan terus bertambah hingga mencapai minimal 20 hari operasi.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan melarang ekspor batu bara selama sebulan pada periode 1-31 Januari 2022. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN yang saat ini pasokannya sangat rendah.

Larangan ekspor batu bara sementara itu, tertuang dalam surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).

"Berkat arahan Presiden yang sangat jelas dan tegas, yaitu mengutamakan kebutuhan domestik, krisis batu bara dan krisis LNG bisa diselesaikan," kata Darmawan.

Ia bilang, pasokan batu bara yang tadinya tersendat, kini berjalan lancar, sehingga PLTU yang sebelumnya mengalami krisis batu bara, mulai bisa terselesaikan. Begitu pula dengan beberapa pasokan LNG yang tadinya kosong, saat ini mulai terisi.

"Untuk itu, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Presiden, Menteri ESDM, Menteri BUMN yang telah mendukung dan membantu dalam PLN menjaga ketahanan energi nasional," pungkasnya.

Baca juga: Ada Larangan Ekspor Batu Bara, PLN Dapat Stok Tambahan 3,2 Juta Ton