Tax Amnesty Jilid II Dimulai, Pemerintah Kantongi Rp 46,11 Miliar, Pengusaha Bisa Lebih Tenang

Kompas.com - 05/01/2022, 08:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai melaksanakan tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai awal tahun ini.

Pengampunan pajak kali ini telah dinanti oleh para pengusaha, sebab adanya tawaran tarif pajak penghasilan (PPh) Final yang lebih rendah dari ketentuan tarif PPh orang pribadi tertinggi yang berlaku sekarang yakni 35 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menyampaikan, dari tanggal 1- 4 Januari 2022 penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan dari PPS mencapai Rp 46,11 miliar. Angka tersebut merupakan partisipasi lebih dari 362 Wajib Pajak (WP).

Baca juga: Warga Antusias Ikut Tax Amnesty Jilid II, Tarif Terkecil 6 Persen, Terbesar 18 Persen

Lebih lanjut, Neilmaldrin menyebut secara rinci dari nilai tersebut, sebanyak Rp 7,81 miliar berasal dari WP yang mengikuti kebijakan I PPS. Terbanyak dari peserta kebijakan II PPS yang mencapai Rp 38,3 miliar.

“DJP terus mengajak masyarakat untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dengan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Selasa (4/1/2021).

Neilmaldrin mengingatkan PPS hanya diselenggarakan dalam enam bulan yakni hingga 30 Juni 2022. Ia mengaku pihaknya akan mengingatkan WP secara berkala melalui berbagai saluran, seperti iklan di media massa dan media sosial ditjen pajak, situs pajak.go.id, dan media komunikasi lainnya, seperti banner, poster, dan sebagainya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan melalui PPS diharapkan WP yang belum patuh dapat mengungkapkannya secara sukarela.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid II Dimulai Hari Ini, Simak Lagi Ketentuannya

“Kita coba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online. Bukti menunjukkan dua hari libur saja, tanggal satu kita baru bangun tidur, tahun baruan, ternyata sudah ada yang memanfaatkan,” ujar Suryo Utomo dalam Konferensi Pers Realisasi (Sementara) Pelaksanaan APBN 2021, Senin (3/1/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan PPS merupakan kebijakan pemerintah yang dinanti oleh pengusaha. Terutama untuk mereka yang belum sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“PPS diharapkan bisa memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, meningkatkan penerimaan negara dan membuat pengusaha lebih tenang. Sosialisasi sudah mulai dilakukan dan banyak yang tertarik untuk ikut,” kata Shinta kepada Kontan.co.id, Selasa (4/1/2021).

Baca juga: Luhut: Pejabat-pejabat yang Tidak Profesional Harus Diganti

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.