Guyur 1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Murah ke Pasar, Pemerintah Rogoh Kocek Rp 3,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp 3,6 triliun untuk menyediakan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter di pasaran.

Dana tersebut digelontorkan untuk menutup selisih harga minyak goreng di pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur pemerintah beserta PPN.

Asal tahu saja, harga minyak goreng saat ini masih merangkak naik di kisaran Rp 18.000 per liter.

Baca juga: Pakai Dana BPDPKS, Pemerintah Akan Guyur 1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Murah ke Pasar hingga Juni

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, minyak goreng murah ini bakal tersedia hingga enam bulan ke depan.

"Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp 3,6 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Harga Sawit Melambung, Petani Sawit Diklaim Makin Sejahtera

70 perusahaan minyak goreng terlibat

Airlangga menyebut, dana akan disediakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Untuk pendistribusian, pemerintah melibatkan 70 industri minyak goreng. Di tahap awal, ada sekitar 5 industri yang akan menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana.

"Komite Pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp 3,6 triliun, kemudian BPDPKS dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran," ucap dia.

Baca juga: Operasi Pasar Minyak Goreng Harga Terjangkau Diperluas ke Pasar Tradisional

Minyak goreng murah tersedia minggu depan di pasar yang dipantau Kemendag

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman lantas menyanggupi kebutuhan dana tersebut. Produksi minyak goreng murah sendiri akan berlangsung pada akhir minggu ini.

Pemerintah akan menyasar pasar-pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan terlebih dahulu. Kemudian pada awal minggu depan, minyak goreng ini sudah tersedia di seluruh pasar yang dipantau Kemendag.

"Saya infokan Alhamdulillah kondisi ketersediaan dana dari BPDPKS untuk bisa mendanai program ini Insya Allah bisa dilakukan sampai 6 bulan tadi," tandas Eddy.