Utang Indonesia Membengkak, Sri Mulyani: Pasti Bisa Bayar Lagi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, mampu membayar kembali utang-utang Indonesia.

Utamanya bila hasil belanja infrastruktur dan belanja untuk SDM berkualitas mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pihaknya akan mampu membayar utang sehingga kembali ke level yang aman.

"Sebagian utang yang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman," kata Sri Mulyani dalam acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset di Institut Teknologi Kalimantan, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Kaltim Mau Jadi IKN, Sri Mulyani: Yang Punya Tanah Harganya Sebentar Lagi Naik

Adapun saat ini, utang pemerintah kembali membengkak menembus Rp 6.713,24 triliun. Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Oktober 2021 yakni Rp 6.687,28 triliun. 

Pada November 2021, rasio utang terhadap PDB ini mencapai 39,84 persen, sementara sebulan sebelumnya yakni 39,69 persen. 

Kendati begitu Sri Mulyani menyebut, naiknya rasio utang juga harus dilihat dari realisasi belanja produktif pemerintah. Menurut dia, utang Indonesia tersebut untuk membiayai sebagian belanja seperti bansos dan gaji pegawai.

"Utang negara sudah (tembus) 6.000 (triliun) apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji , pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan," beber Sri Mulyani.

Baca juga: APBN 2021 Bikin Sri Mulyani Girang, Pajak hingga PNBP Kinclong

Wanita yang karib disapa Ani ini lantas mengungkap, pemerintah menggelontorkan ragam bantuan saat pandemi Covid-19.

Salah satunya yakni memberikan anggaran/dana operasional untuk Babinsa/Babinkamtibnas hingga TNI/Polri untuk PPKM sampai ke level desa maupun mengakselerasi vaksinasi Covid-19.

Selain dari penarikan utang, seluruh belanja negara juga dibiayai dari pendapatan, yakni pajak, bea cukai, maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Makanya ini perlu kita (kasih) pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tau sebab kita urusin Indonesia bersama-sama," tutur Ani.

Secara keseluruhan, belanja negara sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 2.786,8 triliun. Realisasinya meningkat 7,4 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Angkanya setara dengan 101,3 persen dari target Rp 2.750 triliun.

Dia merinci, sekitar Rp 400 triliun dianggarkan untuk gaji di pemerintah pusat, Rp 770 triliun untuk transfer ke daerah, sekitar Rp 380 triliun untuk subsidi dan bansos, serta Rp 200 triliun untuk bansos lainnya.

"Itu uang operasi habis. Kalau gaji, ya habis diterima karyawan, diterima ASN, PNS, prajurit, termasuk rektor. Kalau jadi bansos, diberikan ke masyarakat. Kalau jadi subsidi, dinikmati masyarakat," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Soal Batu Bara, Sri Mulyani: Pilihan Sulit, Listrik Mati Kita Tetap Ekspor?