Prediksi Sri Mulyani: Harga Tanah di Ibu Kota Baru Segera Meroket

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan harga tanah di daerah calon Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik karena masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Lonjakan harga tanah terutama akan terjadi di wilayah yang masuk Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. 

Harga tanah yang naik disebabkan karena pemerintah akan membangun sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan tol.

"Bapak presiden memberikan pemihakan luar biasa bagi Kalimantan dan Kalimantan Timur, persiapan membangun IKN. Saya hampir yakin Bapak/Ibu kalau punya tanah di sini harganya sebentar lagi naik semuanya," kata Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip pada Kamis (6/1/2022).

Baca juga: APBN 2021 Bikin Sri Mulyani Girang, Pajak hingga PNBP Kinclong

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia lantas meminta agar warga Kalimantan memiliki perencanaan yang matang. Sebab, hidup di Ibu Kota dengan hadirnya IKN akan jauh berbeda dengan hidup di wilayah lokal.

"Jadi Bapak/Ibu harus memiliki perencanaan makin matang. Sebab hidup di lokal ini akan berubah sama sekali dengan hadirnya IKN. Antara mimpi dan enggak mimpi, bener enggak sih (akan jadi IKN)? Kayaknya enggak. Tapi nanti tiba-tiba jadi," beber Sri Mulyani.

Sementara itu, ia menjelaskan aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.

Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.

Baca juga: Sri Mulyani Kesal, Belum Lunasi Utang BLBI, Sinivasan Malah Jual Asetnya

Kendati demikian, Menkeu menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru untuk tahun berjalan juga sudah disiapkan.

Bendahara negara itu menyebut, anggaran tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Di luar kementerian, pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran belanja project development fund (PDF).

Secara total, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 1,7 triliun di tahun 2021.

"Di (K/L) itu sebesar Rp 800 miliar dan belanja project development fund-nya itu Rp 900 miliar yang sifatnya non K/L," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Asal Utang BLBI Rp 29 Triliun Marimutu Sinivasan

Sri Mulyani menyebut, setidaknya ada empat kementerian yang memegang kendali atas anggaran pembangunan IKN. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR.

"Jadi dari PUPR ada belanja yang dipakai untuk mempersiapkan mungkin infrastruktur dasar di sana. Ada belanja di PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR, itu sebesar Rp 800 miliar," ungkap Sri Mulyani.