Rachmat Gobel Minta Pemerintah Larang Ekspor Batu Bara Permanen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendukung kebijakan pemerintah yang melarang ekspor batu bara untuk mengamankan pasokan bahan baku pembangkit listrik di dalam negeri.

"Larangan harus bersifat permanen, jangan sementara," kata Gobel dilansir dari Antara, Jumat (7/1/2022). 

Dia mempertanyakan alasan pemerintah yang hanya melarang ekspor untuk Januari 2022 saja. Menurutnya, situasi ini aneh mengingat harga baru bara di pasar internasional justru terkoreksi selama Desember 2021.

"Ini aneh. Apalagi selama Desember 2021 harga batu bara di pasar internasional justru sedang anjlok, jadi mestinya pasokan di dalam negeri tercukupi dengan kondisi seperti itu," ujar Gobel.

Baca juga: Pangkas Birokrasi, Erick Thohir Bakal Tutup PLN Batu Bara?

Harga batu bara di pasar internasional yang anjlok tersebut dipicu oleh intervensi pemerintah China yang menaikkan produksi batu bara dalam negerinya.

Hal itu mereka lakukan karena sejak awal 2021 harga batu bara di pasar internasional terus merangkak naik. Sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia, China dirugikan oleh situasi itu dan menaikkan produksi batu bara di dalam negerinya.

Dampak suplai yang meningkat itu secara otomatis membuat harga batu bara jatuh hingga 26 persen.

Melihat situasi itu, Gobel mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan harga batu bara acuan (HBA).

Baca juga: Buntut Krisis Pasokan Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN

Jangan sampai HBA di dalam negeri menjadi lebih mahal daripada harga batu bara di pasar internasional. Dengan begitu, justru merugikan PLN, yang ujungnya merugikan rakyat sebagai konsumen PLN yang tentu ujung akhirnya melemahkan daya saing Indonesia di tingkat internasional," jelasnya.

"Jadi ketentuan larangan ekspor batu bara ini jangan sampai diartikan hanya untuk melindungi pengusaha batu bara saja," pesannya.