Krisis Pasokan Batu Bara, Komisi VII DPR: Alarm Dorong Energi Terbarukan

Kompas.com - 07/01/2022, 10:00 WIB
Ilustrasi batu bara. Shutterstock/Vladyslav TrenikhinIlustrasi batu bara.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menilai, krisis pasokan batu bara yang dialami PT PLN (Persero) menjadi alarm bagi pemerintah untuk mendorong penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sejak dini.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, krisis batu bara membuktikan adanya kesalahan dalam tata kelola sumber daya alam. Di sisi lain, krisis ini menjadi pengingat bahwa energi fosil sangat rentan sehingga perlu beralih ke energi terbarukan yang juga lebih ramah lingkungan.

Baca juga: Erick Thohir: Kami Akan Bentuk Subholding PLN, supaya Pelayanan ke Masyarakat Benar

"Kita perlu masuk energi baru terbarukan, terlebih memang semakin terbatas fosil ini, pasti fluktuatif dalam suply and demand. Kalau tidak imbang, pasti akan terjadi disparitas harga, ada distorsi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2022).

Politisi dari Parti Nasdem itu mengakui batu bara masih menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara bukan pajak, namun dia mewanti-wanti resiko semakin terbatasnya ketersediaan.

Baca juga: Erick Thohir Sudah Wanti-wanti PLN soal Krisis Pasokan Batu Bara Sejak Awal 2021

Terlebih saat ini Indonesia sudah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasi dalam hukum nasional melalui UU Nomor 16 Tahun 2016.

“Batu bara sangat rentan karena menjadi komoditas yang semakin terbatas, apalagi sudah semakin dibatasi karena polutif. Kita juga sudah meratifikasi perjanjian Paris. Hal ini menjadi dasar bahwa EBT sebuah keharusan dilakukan mitigasi. Kalau tidak kita mengalami turbulensi,” papar dia.

Baca juga: Soal Krisis Energi, Kementerian ESDM Dorong Energi Terbarukan

Krisis pasokan batu bara yang dialami PLN itu, membuat pemerintah pada akhirnya memutuskan melarang ekspor selama sebulan pada periode 1-31 Januari 2022.

Menurut Sugeng, larangan ekspor ini sebuah langkah yang terpaksa diambil di tengah kondisi yang merugikan semua pihak. Dirinya memandang kebijakan itu sekaligus kritik terhadap semua pihak, baik pemerintah selaku pembuat regulasi, PLN maupun perusahaan batu bara.

Baca juga: Soal DMO Batu Bara, Kadin: Kami Sejalan dengan Presiden

“Kalau semuanya strict terhadap Pasal 33 UUD 45, semestinya tidak boleh terjadi keputusan ini. Akhirnya semua dirugikan, satu pihak karena ketidakpatuhan penambang batu bara memenuhi DMO disebabkan adanya disparitas harga yang sangat jauh dengan internasional,” ungkap dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Spend Smart
Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Whats New
Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Whats New
Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Whats New
Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Spend Smart
Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

Rilis
Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Whats New
Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Whats New
Tahun Ini 150.000 Mahasiswa  Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Tahun Ini 150.000 Mahasiswa Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Whats New
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

Whats New
Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Spend Smart
Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

BrandzView
Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.