Menteri Investasi: Hampir 40 Persen Izin Usaha Pertambangan Enggak Bermanfaat

Kompas.com - 07/01/2022, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak 5.490. Namun pemerintah akan mencabut sekitar 40 persen izin usaha tersebut.

"Izin IUP pertambangan itu sebesar 5.490, yang mau dicabut sekarang 2.078, itu kan berarti hampir 40 persen izin yang enggak bermanfaat. Bagaimana negara kita mau maju? Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa kita dorong cepat?," kata dia dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Bahlil mengatakan, pemerintah akan mulai mencabut izin usaha pertambangan pekan depan. Setelah izin dicabut, lahan-lahan yang tidak digunakan akan langsung diserahkan ke berbagai pihak yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Pencabutan izin ini tanpa melihat ini punya siapa, ini punya siapa, kita tertib aturan. Begitu dicabut langsung kita distribusi, sesuai arahan Bapak Presiden serahkan kepada kelompok-kelompok adat, koperasi, BUMD, pengusaha-pengusaha nasional di daerah yang telah memenuhi syarat, supaya betul-betul terjadi pemerataan," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Cabut 2.078 Izin Pertambangan, Bahlil: Perusahaan Enggak Jalan, Namanya Enggak Jelas

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan izin-izin yang tidak dijalankan akan dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan akan dicabut.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

Selain itu, pemerintah juga mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare pun turut dicabut.

Kementerian Investasi akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut izin usaha di sektor kehutanan. Karena kata Bahlil, kebanyakan izin usaha yang diberikan tidak dimanfaatkan sesuai pengajuan.

"Contoh yang lainnya, kita akan berkolaborasi dengan kementerian teknis khususnya kehutanan mencabut 3 juta lebih. Karena kami menemukan di lapangan, hanya memegang izin konsensi tetapi tidak membangun kebun, tidak membangun industri tetapi area tersebut hanya dipakai untuk orang sewa jalan," ucap dia.

"Enggak bisa lagi kayak gini ini atau izinnya dikasih tapi digadaikan di bank. Uangnya diambil, kerjaannya enggak jalan," lanjut Bahlil.

Baca juga: Tindak Lanjuti Instruksi Jokowi, ESDM Cabut 2.078 Izin Usaha Tambang Mineral dan Batu Bara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan 2nd FWG G20 Bahas Dampak Makro Ekonomi dari Perubahan Iklim dan Scarring Effect

Pertemuan 2nd FWG G20 Bahas Dampak Makro Ekonomi dari Perubahan Iklim dan Scarring Effect

Whats New
Menilik Kebijakan Larangan Ekspor Listrik

Menilik Kebijakan Larangan Ekspor Listrik

Whats New
Mau Tukar Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Mau Tukar Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Whats New
Jelang Akhir Pekan, Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau

Jelang Akhir Pekan, Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Whats New
Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Whats New
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Spend Smart
Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Whats New
Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Earn Smart
Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Whats New
IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Work Smart
Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Whats New
Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.