Pemerintah Cabut Jutaan Hektar Izin Usaha Konsesi Kawasan Hutan

Kompas.com - 07/01/2022, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencabut 192 izin usaha konsesi kawasan hutan. Pencabutan izin dilakukan karena perusahaan tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

Ketentuan pencabutan pada Kepmen yang ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya itu mulai berlaku pada 6 Januari 2022. Adapun 192 izin usaha konsesi kawasan itu menguasai lahan seluas 1.369.567 hektar.

Baca juga: Menteri Investasi: Hampir 40 Persen Izin Usaha Pertambangan Enggak Bermanfaat

Selain itu, pada Kepmen tersebut Kementerian LHK juga mencabut 42 izin usaha konsesi kawasan hutan seluas 812.796 hektar pada periode September 2015 sampai Juni 2021. Di antaranya, PT Hutani Sola Lestari, PT Rante Mario, PT Sumber Mas Timber, dan PT Rimba Rokan Lestari.

Lalu ada PT Perkasa Baru, PT Bara Indoco, PT Bio Energyg Indoco, PT Karyamaju Jaya Sentosa, PT Berau Jaya Energi, PT Bara Kumala Sakti, PT Arangan Hutani Lestari, PT Rimba Berlian Hijau, dan PT Teluk Mekaki Indah.

Tak hanya itu, dalam Kepmen tersebut Siti Nurbaya juga memerintahkan jajarannya untuk mulai melakukan evaluasi pada 106 izin usaha yang ada saat ini. Adapun izin usaha itu menguasai kawasan hutan dengan luas lahan 1.369.567 hektar.

Evaluasi akan dilakukan oleh Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan dengan melibatkan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Adapun terdapat 5 jenis izin konsesi kawasan hutan yang menjadi objek kegiatan evaluasi, penertiban, dan pencabutan.

Pertama, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, yang merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami.

Kedua, PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, yang merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budidaya.

Baca juga: Pemerintah Cabut 2.078 Izin Pertambangan, Bahlil: Perusahaan Enggak Jalan, Namanya Enggak Jelas

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Whats New
Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Whats New
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Spend Smart
Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Whats New
Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Earn Smart
Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Whats New
IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Work Smart
Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Whats New
Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Whats New
Wall Street Ditutup Menguat, Harga Saham–saham Retail Melonjak

Wall Street Ditutup Menguat, Harga Saham–saham Retail Melonjak

Whats New
[ POPULER MONEY ] Sanksi bagi CPNS yang Undurkan Diri | Pensiunan Anggota Dewan Bikin 'Waterpark'

[ POPULER MONEY ] Sanksi bagi CPNS yang Undurkan Diri | Pensiunan Anggota Dewan Bikin "Waterpark"

Whats New
Berapa Duit yang Dihabiskan DKI Jakarta untuk Formula E?

Berapa Duit yang Dihabiskan DKI Jakarta untuk Formula E?

Whats New
The Fed Beri Sinyal Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan

The Fed Beri Sinyal Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.