Soal Pasokan Batu Bara PLN, Luhut: Jangan Lagi Beli dari Trader yang Tak Punya Tambang

Kompas.com - 11/01/2022, 08:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta tim lintas kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk segera menyiapkan solusi jangka menengah yang tujuannya tak lain penyelesaian pasokan batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Baca juga: Diprotes 3 Negara, Indonesia Cabut Larangan Ekspor Batu Bara, Ini Alasannya

Luhut menginginkan, tim lintas kementerian maupun lembaga menyiapkan solusi pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang tujuannya untuk melakukan pungutan batu bara. Dia memberikan waktu 7 hari untuk bisa dipaparkan.

Baca juga: Larangan Ekspor Batu Bara, Wujud Nasionalisme walau Diprotes Banyak Negara

"Untuk solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai HOP minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis," kata dia lewat siaran persnya, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Luhut Minta Erick Thohir Bubarkan PT PLN Batu Bara

Berdasarkan laporan PLN dalam rakor, untuk memenuhi kebutuhan HOP (Hari Operasi) PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari 2022, diperlukan pasokan batu bara sebesar 16,2 juta metrik ton/MT.

Baca juga: Kemenko Marves Bantah Cabut Larangan Ekspor Batu Bara karena Desakan dari Negara Lain

Luhut bilang, kekurangan pasokan sebesar 2,1 juta MT yang sebelumnya telah dilaporkan, sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Dirjen Minerba pada 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022.

"Dengan terpenuhinya tambahan pasokan batu bara dan armada angkut, maka langkah-langkah intervensi akan memberikan koreksi positif terhadap HOP yang semula dalam kondisi krisis menjadi minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis diatas 20 HOP," kata Luhut.

Luhut memberikan beberapa arahan kepada K/L terkait agar kontrak suplai batu bara ke PLN menggunakan term cost, insurance, freight (CIF) sehingga pengaturan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab supplier batu bara. Dengan demikian, kata Luhut, PLN bisa fokus kepada bisnis utamanya, yakni menyediakan listrik.

"PLN agar membeli batu bara dari perusahaan tambang batu bara yang memiliki kredibilitas dan komitmen pemenuhan yang baik. Jangan lagi membeli dari trader yang tidak memiliki tambang serta menggunakan kontrak jangka panjang untuk kepastian suplai. PLN juga harus meningkatkan kemampuan bongkar batu bara di masing-masing PLTU," saran Luhut.

Sebagai informasi, pemerintah awalnya melarang perusahaan batu bara untuk ekspor hasil produksinya. Lantaran, PLN membutuhkan asupan energi dari batu bara tersebut untuk menghidupi listrik agar tak byar pet. Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin, jika batu bara sebagai energi utama PLTU ini tidak terpenuhi maka 10 juta pelanggan PLN akan terdampak.

Telah terpenuhinya PLTU atas kebutuhan pasokan batu bara, dengan demikian, pemerintah mengambil kebijakan untuk membuka secara bertahap ekspor batu bara yang tadinya dilarang, mulai 12 Januari 2022. Sebanyak 14 tongkang siap mengekspor usai pemerintah memberi izin kembali aktivitas tersebut. Namun, pelonggaran ekspor batu bara ini akan terus dievaluasi oleh pemerintah.

Baca juga: Setelah Rapat Maraton, Indonesia Akhirnya Cabut Larangan Ekspor Batu Bara


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Whats New
Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Whats New
Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Whats New
Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak 'Jebol'

Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak "Jebol"

Whats New
Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Whats New
Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Rilis
Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Whats New
Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Whats New
Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Whats New
Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Whats New
Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Whats New
Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Whats New
Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Whats New
Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.