Sudah 2.850 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Capai Rp 1,39 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengungkapan harta dalam program pengungkapan sukarela (PPS) atau pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II mencapai Rp 1,39 triliun. Harta itu diungkap oleh 2.850 wajib pajak (WP).

Dengan demikian, pemerintah sudah menerima tambahan pajak penghasilan (PPh) dari para wajib pajak mencapai Rp 167,01 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding Rp 140,46 miliar pada Selasa (11/1/2022).

"Ungkap saja mumpung ada PPS. https://pajak.go.id/pps," tulis Direktorat Jenderal Pakjak (Ditjen Pajak) dalam situs resminya, dikutip Rabu (12/1/2022).

Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan merinci, deklarasi harta dalam negeri oleh wajib pajak mencapai Rp 1,18 triliun, dan deklarasi harta luar negeri Rp 93,81 miliar.

Baca juga: Harga Emas Antam Melonjak Rp 6.000 Per Gram, Ini Rinciannya

Adapun harta yang diinvestasikan ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 73,65 miliar, bertambah dari 43,52 miliar pada Senin (10/1/2022).

"Pelaporan PPS dilakukan secara online melalui akun wajib pajak di situs https://djponline.pajak.go.id/account/login dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar WIB," ucap Ditjen Pajak.

Bagi wajib pajak yang mau lapor harta perolehan dalam program PPS, kamu perlu login ke situs djponline.pajak.go.id. Kemudian isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kata sandi, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login.

Jika sudah berhasil login, wajib oajak bisa memilih menu "Buat Laporan". Kemudian pilih buat laporan SPPH, pilih jenis kebijakan yang kamu ambil, kemudian pilih metode pengiriman token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH.

Sebagai informasi, PPS kali ini memiliki dua kebijakan. Kebijakan I untuk pelaporan harta perolehan dari tahun 1985-2015, sementara kebijakan II untuk harta perolehan 2016-2020.

Baca juga: Chairul Tanjung: Ekosistem Allo Bank Susah Ditandingi

Berikut ini dua kebijakannya.

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II

Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut.

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Baca juga: Mau Ikut Tax Amnesty buat Lapor Harta? Begini Caranya