Keran Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka, Pasokan Listrik PLN Aman?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk kembali membuka keran ekspor batu bara secara bertahap mulai hari ini, Rabu (12/1/2022).

Padahal, aturan yang mulai diterapkan 1 Januari kemarin ini semula bakal diterapkan hingga 31 Januari 2022.

Larangan ekspor batu bara semula dilakukan oleh pemerintah, sebagai respons dari terancamnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Baca juga: Ini Kata Erick Thohir soal Rencana PLN Beli Batu Bara dengan Harga Pasar

Pada 1 Januari 2022, Kementerian ESDM menyatakan, jika larangan ekspor batu bara tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam.

Lantas, apakah dengan direlaksasinya aturan yang baru seumur jagung itu pasokan listrik PLN sudah aman?

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menjelaskan, khusus di regional Jawa, Madura dan Bali (Jamali), terjadi kenaikan beban puncak sebesar 300 megawatt (MW) dari 26,9 gigawatt (GW) menjadi 27,2 GW, sementara daya mampu pasok mencapai 28,2 GW.

Sehingga masih terdapat cadangan sekitar 1 GW. Selain itu, PLN juga masih memiliki pembangkit emergency 2,8 GW yang siap dinyalakan sewaktu-waktu diperlukan.

Baca juga: Kerap Beli Batu Bara lewat Makelar, PT PLN Batubara Akan Dibubarkan

Dengan pasokan tersebut, Agung mengklaim, pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Namun demikian, Agung meneknkan, keandalan pasokan tersebut dapat terus terjaga selama suplai batu bara terpenuhi.

"Kami memastikan pasokan daya listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik siang maupun malam hari, meskipun di beberapa daerah mengalami peningkatan konsumsi listrik seiring dengan pulihnya perekonomian nasional," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/1/2022).

"Begitu pula dengan sistem kelistrikan di luar Jamali saat ini masih dalam kondisi aman dengan cadangan yang cukup," tambah dia.

Lebih lanjut Ia bilang, intervensi pemerintah melalui kebijakan larangan ekspor batu bara telah memberikan dampak positif terhadap pasokan batu bara ke pembangkit PLN.

Hingga kini, PLN telah mendapatkan komitmen pasokan dari tambang untuk menjaga keamanan produksi listrik, di mana total kebutuhan batu bara untuk mencapai HOP ideal minimal 20 hari berkisar antara 16 sampai 20 juta MT sesuai tingkat kesuksesan pengiriman batu bara, yang dipenuhi dari kontrak reguler maupun penugasan khusus dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

"Kebutuhan ini secara bertahap akan dipenuhi sampai dengan 31 Januari 2022," ujar Agung.

PLN mencatat, kondisi ketersediaan batu bara terus meningkat dan sudah mengalami perbaikan dibandingkan kondisi pada 31 Desember 2021.

"Berbagai skema pengaturan produksi pada sistem kelistrikan kami lakukan agar listrik tetap menyala, misalnya untuk di Sistem Jamali, PLTU hanya dibebankan sekitar 74 persen dari total kapasitasnya. Ini dilakukan sambil menunggu kedatangan pasokan batu bara tambahan," ucap Agung.

Baca juga: Dibongkar Luhut, PLN Beli Batu Bara dari Makelar, Bukan dari Produsen