PLN Batubara Diminta Luhut Dibubarkan, Dirut PLN: Pemerintah Tentunya Punya Kebijakan Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak usaha PT PLN (Persero), PT PLN Batubara, dinilai sebagai salah satu biang kerok terganggunya pasokan batu bara ke pembangkit PLN.

Pasalnya, meskipun dibentuk sebagai anak usaha yang secara khusus berbisnis di tata niaga batu bara, PLN Batubara justru tidak mencarinya langsung dari produsen, melainkan membeli batu bara dari makelar. 

Melihat kondisi tersebut, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah, melalui Kementerian BUMN, akan membubarkan PT PLN Batubara.

Baca juga: Dibongkar Luhut, PLN Beli Batu Bara dari Makelar, Bukan dari Produsen

Luhut menjelaskan, pemerintah meminta agar PLN tidak lagi melangsungkan kontrak dengan trader. PLN diharuskan untuk langsung membeli batu bara dari perusahaan tambang.

"Enggak ada (lagi lewat PLN Batubara), PLN Batubara kita minta dibubarin," ujarnya.

Merespons wacana pembubaran tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya akan menjalankan keputusan pemerintah selaku pemegang saham perseroan.

"Apapun keputusannya, concern kami yaitu menjaga pasokan batu bara terjamin dan listrik tersedia bagi masyarakat. Pemerintah tentunya memiliki kebijakan yang terbaik terkait pengelolaan batu bara," tutur dia, dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

Selain itu, Darmawan menyebutkan, pihaknya akan melakukan perubahan skema pembelian batu bara, dari yang sebelumnya sebagian melalui penjual, menjadi pembelian langsung dari penambang.

Baca juga: Soal Pasokan Batu Bara PLN, Luhut: Jangan Lagi Beli dari Trader yang Tak Punya Tambang

Skema pembelian juga didorong menjadi beli batu bara dengan harga sampai di tempat tujuan atau cost, insurance and freight (CIF).

"Sehingga memastikan semua sampai pada tujuan dengan lebih baik," ujar Darmawan.

Untuk menghindari krisis pasokan batu bara terulang kembali, Darmawan menambah, PLN juga merombak kontrak beli batu bara.

Ia memastikan PLN melakukan kontrak jangka panjang dengan para penambang yang memiliki kredibilitas untuk memasok sesuai dengan kualitas dan spesifikasi serta volume yang sesuai dengan kebutuhan PLTU.

"PLN juga melakukan evaluasi kontraktual, di mana fleksibilitas-fleksibilitas yang menghadirkan ketidakpastian dalam pemenuhan pasokan batu bara akan diminimalisir," ucapnya.

Baca juga: Ini Strategi PLN Jaga Ketahanan Batu Bara Untuk Cegah Krisis Energi