Siapkan Opsi BLU Batu Bara, Kemenkeu: Kita Harus Gerak Cepat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kini tengah mempertimbangkan skema baru untuk menjamin pasokan batu bara ke pembangkit listrik. Salah satu skema yang mencuat adalah melalui Badan Layanan Umum (BLU) untuk penyediaan domestic market obligation (DMO) batu bara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu mengungkapkan, rencana BLU batu bara ini masih dalam pembahasan. Kendati demikian dia mengaku pemerintah mesti bergerak cepat agar suplai batu bara dalam negeri terjamin.

"Untuk yang batu bara ini memang kita harus gerak cepat. Ke depannya kita memastikan mekanisme ini terjadi dengan lebih baik supaya kita menghindari risiko yang tidak perlu," kata Febrio dalam Taklimat Media, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Pasokan Batu Bara Membaik, Kementerian ESDM Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik

Febrio menuturkan, mekanisme BLU batu bara akan mirip dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Di sana, pengusaha kelapa sawit akan membayar pungutan sebagai kompensasi ekspor.

Pungutan nantinya dikelola dan akan digunakan untuk kepentingan sektor tersebut kembali. Adapun besaran pungutan akan berbeda-beda tergantung threshold yang disesuaikan dengan harga referensi kelapa sawit dunia.

Jika harga CPO di atas threshold yang sebesar 750 dollar AS per metric ton, maka pengusaha perlu membayar pungutan ekspor dan bea keluar. Sementara jika di bawah threshold, pengusaha membayar pungutan ekspor saja.

Baca juga: Keran Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka, Luhut: Ya Kan Kita Perlu Uang..

"Ini memang mirip dengan BLU yang lain, BPDPKS juga demikian. Dalam konteks BPDPKS, itu konteksnya adalah pemerintah berkoordinasi dengan sektor usaha untuk mendorong hilirisasi," ucap Febrio.

Intinya kata Febrio, pemerintah akan mencari cara agar suplai kebutuhan batu bara ke PLN terpenuhi dengan mekanisme yang baik. Di sisi lain agar kepastian usaha juga terjaga sehingga tidak mengganggu dunia usaha.

Yang jelas, BLU batu bara merupakan opsi agar sistemnya lebih baik, procurement lebih baik, dan menghindari ketidakpastian.

"Jadi ada konteks reform di sana, di mana pemerintah bekerjasama pihak swasta, mengkolaborasi kebijakan dengan bagus sehingga kita bisa mendorong program B30, bahkan mengekspor biofuel," beber dia.

Dia pun berpendapat, pembentukan BLU batu bara tidak akan membebani keuangan negara mengingat skemanya seperti BPDPKS. Dengan BLU, akan tercipta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dengan industri.

"Apakah ada berdampak pada keuangan negara? sama sekali tidak. APBN tetap aman jadi lebih sehat, kita lihat logika yang mirip dengan itu, siapkan mekanisme, suplai batu bara aman, at the same time kepastian batubara juga terjamin," tandas Febrio.

Baca juga: Ini Strategi PLN Jaga Ketahanan Batu Bara Untuk Cegah Krisis Energi