Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Perusahaan Sebelum Ekspor Batu Bara agar Tak Terkena Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan, pembukaan ekspor batu bara secara bertahap mulai 12 Januari 2022 akan terus diawasi. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi (rakor) internal pada Rabu kemarin.

Dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bakamla, serta beberapa petinggi lembaga pemerintahan lainnya yang terkait.

Luhut mengingatkan semua pihak untuk bergerak mengawasi dan memastikan pelaksanaannya di lapangan.

Baca juga: Drama Krisis Batu Bara PLN: Ekspor Dilarang, Protes Negara Tetangga, hingga Beli dari Makelar

“Saya minta betul-betul diawasi bersama supaya ini juga bisa menjadi momen untuk kita semua memperbaiki kondisi tata kelola di dalam negeri dan hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di kemudian hari,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis (13/1/2022).

Bahkan, pemerintah juga mengingatkan sanksi serta denda kepada perusahaan-perusahaan batu bara yang tidak memenuhi penugasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Khususnya pemenuhan kebutuhan suplai untuk listrik PT PLN (Persero).

Adapun syarat ekspor yang dipaparkan dalam rapat koordinasi tersebut yaitu:

Pertama, untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022.

Kedua, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak Kepmen ESDM tersebut keluar.

Baca juga: Diralat Jokowi, Larangan Ekspor Batu Bara Cuma Berumur 11 Hari

Ketiga, untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda.

Dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, berdasarkan volume alokasi DMO yang diberikan kepada masing-masing perusahaan tersebut.

Dari syarat tesesebut, lanjut Luhut, Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan DMO dan kontrak PLN pada tahun 2021 untuk masing-masing perusahaan batu bara.

Dalam kesempatan rakor itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dengan dukungan pemerintah dan stakeholder, telah berhasil dilakukan tindakan intervensi untuk memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.

"PLN melaporkan status stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 HOP atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP," kata Darmawan.

Dengan status stok aman, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading sejak Rabu kemarin dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya diizinkan untuk ekspor. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara tersebut terlalu lama dibiarkan.

Namun perusahaan-perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021.

Baca juga: Siapkan Opsi BLU Batu Bara, Kemenkeu: Kita Harus Gerak Cepat...