Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Punya Izin, Ribuan Perusahaan Tambang Ternyata Tidak Beroperasi

Kompas.com - 13/01/2022, 15:43 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, total perusahaan pertambangan di Indonesia ada 5.490 perusahaan. Sebanyak 2.343 perusahaan di antaranya ternyata tidak beroperasi meski sudah diberikan izin usaha.

Adapun perusahaan yang tidak beroperasi itu mencakup 486 perusahaan batu bara dan 1.857 perusahaan mineral.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, dari total perusahaan tambang yang tidak beroperasi, sudah sebanyak 2.097 perusahaan yang secara resmi dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Terdiri dari 19 perusahaan dengan kondisi cadangan telah habis, pailit, dan tidak melakukan investasi sesuai rencana semula atau tidak ekonomis. Serta 2.078 perusahaan yang tidak pernah menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) sejak tahun 2017.

 Baca juga: Dikritik Plin-plan Larang Ekspor Batu Bara, Luhut: Kita Butuh Uang

"Pencabutan ini sesuai dengan yang diumumkan Pak Presiden pada 6 Januari lalu. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (13/1/2022).

Sementara itu, sebanyak 182 perusahaan tambang terancam dicabut izin usahanya setelah dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau tetap tak melakukan perbaikan meski telah diberi peringatan oleh Kementerian ESDM.

Arifin merinci, perusahaan yang terancam dicabut izinnya itu, mencakup 122 perusahaan yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur memadai atau belum mendapatkan pasar, sehingga diberikan peringatan terlebih dahulu.

Selain itu, 60 perusahaan dengan kondisi permasalahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pasca tambang, konflik sosial dengan masyarakat, dan pembebasan lahan atau perubahan tata ruang.

 Baca juga: Akhir Gonjang-ganjing Larangan Ekspor Batu Bara...

Perusahaan-perusahaan itu akan difasilitasi terlebih dahulu dengan kementerian atau lembaga terkait untuk penyelesaian permasalahan, baru akan dipertimbangkan pencabutan izin usahanya.

Sedangkan sisanya ada 64 perusahaan yang telah mengajukan RKAB tahun 2021/2022 setelah keluarnya kebijakan pencabutan pada pekan lalu.

Menurut Arifin, pemerintah akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kelompok perusahaan tersebut, baru kembali mempertimbangkan pencabutan izin usahanya.

"Ada 64 perusahaan perusahaan yang sudah ajukan RKAB saat kebijakan dibuat, itu akan dilakukan evaluasi," pungkas dia.

Baca juga: Diralat Jokowi, Larangan Ekspor Batu Bara Cuma Berumur 11 Hari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adira Finance Bidik 3.000 Pesanan Kendaraan di Jakarta Fair Kemayoran 2024

Adira Finance Bidik 3.000 Pesanan Kendaraan di Jakarta Fair Kemayoran 2024

Whats New
BTN Tebar Promo Serba Rp 497 untuk Transaksi Pakai QRIS di Jakarta International Marathon

BTN Tebar Promo Serba Rp 497 untuk Transaksi Pakai QRIS di Jakarta International Marathon

Whats New
BRI Insurance Raih Penghargaan Pertumbuhan Premi Sesi 2023 Terbesar

BRI Insurance Raih Penghargaan Pertumbuhan Premi Sesi 2023 Terbesar

Whats New
Luncurkan Impact Report 2023, KoinWorks Perkuat Ekosistem Pembiayan Eksklusif dan Dukung UMKM Naik Kelas

Luncurkan Impact Report 2023, KoinWorks Perkuat Ekosistem Pembiayan Eksklusif dan Dukung UMKM Naik Kelas

Whats New
AI Diprediksi Akan 10.000 Kali Lebih Pintar dari Manusia

AI Diprediksi Akan 10.000 Kali Lebih Pintar dari Manusia

Whats New
IHSG Sepekan Tumbuh 2,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Saham Jadi Rp 11.719 Triliun

IHSG Sepekan Tumbuh 2,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Saham Jadi Rp 11.719 Triliun

Whats New
InJourney Targetkan Merger Angkasa Pura I dan II Rampung Juli 2024

InJourney Targetkan Merger Angkasa Pura I dan II Rampung Juli 2024

Whats New
Ingin Ikut Berkurban? Ini Tips Menyiapkan Dana Membeli Hewan Kurban

Ingin Ikut Berkurban? Ini Tips Menyiapkan Dana Membeli Hewan Kurban

Work Smart
Landasan Pacu Bandara IKN Sudah Memasuki Tahap Pengaspalan

Landasan Pacu Bandara IKN Sudah Memasuki Tahap Pengaspalan

Whats New
Shopee Live Dorong Pertumbuhan UMKM dan Jenama Lokal Lebih dari 13 Kali Lipat

Shopee Live Dorong Pertumbuhan UMKM dan Jenama Lokal Lebih dari 13 Kali Lipat

Whats New
Erick Thohir Pastikan Sirkuit Mandalika Bukan Proyek Mangkrak

Erick Thohir Pastikan Sirkuit Mandalika Bukan Proyek Mangkrak

Whats New
Jalin dan VJI Perkuat Infrastruktur Sistem Pembayaran untuk UMKM Mitra Bukalapak

Jalin dan VJI Perkuat Infrastruktur Sistem Pembayaran untuk UMKM Mitra Bukalapak

Whats New
Berkat Transformasi Bisnis, PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Versi Fortune 500 Asia Tenggara

Berkat Transformasi Bisnis, PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Versi Fortune 500 Asia Tenggara

Whats New
Sistem Imigrasi Alami Gangguan, Penerbangan Garuda Indonesia Terdampak

Sistem Imigrasi Alami Gangguan, Penerbangan Garuda Indonesia Terdampak

Whats New
Dorong Ekspor Nonmigas, Mendag Lepas 8 Kontainer Baja Lapis Tata Metal ke 3 Negara

Dorong Ekspor Nonmigas, Mendag Lepas 8 Kontainer Baja Lapis Tata Metal ke 3 Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com