Meski Punya Izin, Ribuan Perusahaan Tambang Ternyata Tidak Beroperasi

Kompas.com - 13/01/2022, 15:43 WIB
Ilustrasi tambang. freepik.com/fineimageIlustrasi tambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, total perusahaan pertambangan di Indonesia ada 5.490 perusahaan. Sebanyak 2.343 perusahaan di antaranya ternyata tidak beroperasi meski sudah diberikan izin usaha.

Adapun perusahaan yang tidak beroperasi itu mencakup 486 perusahaan batu bara dan 1.857 perusahaan mineral.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, dari total perusahaan tambang yang tidak beroperasi, sudah sebanyak 2.097 perusahaan yang secara resmi dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Terdiri dari 19 perusahaan dengan kondisi cadangan telah habis, pailit, dan tidak melakukan investasi sesuai rencana semula atau tidak ekonomis. Serta 2.078 perusahaan yang tidak pernah menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) sejak tahun 2017.

 Baca juga: Dikritik Plin-plan Larang Ekspor Batu Bara, Luhut: Kita Butuh Uang

"Pencabutan ini sesuai dengan yang diumumkan Pak Presiden pada 6 Januari lalu. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (13/1/2022).

Sementara itu, sebanyak 182 perusahaan tambang terancam dicabut izin usahanya setelah dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau tetap tak melakukan perbaikan meski telah diberi peringatan oleh Kementerian ESDM.

Arifin merinci, perusahaan yang terancam dicabut izinnya itu, mencakup 122 perusahaan yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur memadai atau belum mendapatkan pasar, sehingga diberikan peringatan terlebih dahulu.

Selain itu, 60 perusahaan dengan kondisi permasalahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pasca tambang, konflik sosial dengan masyarakat, dan pembebasan lahan atau perubahan tata ruang.

 Baca juga: Akhir Gonjang-ganjing Larangan Ekspor Batu Bara...

Perusahaan-perusahaan itu akan difasilitasi terlebih dahulu dengan kementerian atau lembaga terkait untuk penyelesaian permasalahan, baru akan dipertimbangkan pencabutan izin usahanya.

Sedangkan sisanya ada 64 perusahaan yang telah mengajukan RKAB tahun 2021/2022 setelah keluarnya kebijakan pencabutan pada pekan lalu.

Menurut Arifin, pemerintah akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kelompok perusahaan tersebut, baru kembali mempertimbangkan pencabutan izin usahanya.

"Ada 64 perusahaan perusahaan yang sudah ajukan RKAB saat kebijakan dibuat, itu akan dilakukan evaluasi," pungkas dia.

Baca juga: Diralat Jokowi, Larangan Ekspor Batu Bara Cuma Berumur 11 Hari

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Whats New
Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Whats New
Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Whats New
Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Spend Smart
Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

Rilis
Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Whats New
Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Whats New
Tahun Ini 150.000 Mahasiswa  Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Tahun Ini 150.000 Mahasiswa Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Whats New
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

Whats New
Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Spend Smart
Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

BrandzView
Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Smartpreneur
Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Jokowi: Bisa Hemat Subsidi Elpiji Rp 7 Triliun

Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Jokowi: Bisa Hemat Subsidi Elpiji Rp 7 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.