Babak Baru Perpajakan Indonesia Pasca-Terbitnya UU HPP

PAJAK merupakan instrumen utama dan penting dalam pengelolaan sebuah negara. Dimensi pajak sangat kompleks.

Tidak hanya sebatas alat untuk mengumpulkan penerimaan negara, pajak juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang semakin dinamis dari waktu ke waktu. 

Di tengah krisis multidimensi dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, pajak semakin dibutuhkan, terutama untuk mendukung kebijakan countercyclical di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan membutuhkan anggaran super besar untuk menangani dan mengatasi pandemi sekaligus memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

Semua itu mendorong Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan besar-besaran. Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi narasi yang kemudian dibangun dan dibahas cepat bersama DPR menggunakan skema omnibus law. 

Baca juga: Kapan Aturan Baru Pajak UU HPP Berlaku?

Pemerintah optimistis UU HPP mampu menjadikan sistem perpajakan Indonesia semakin efisien, netral, fleksibel, efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi pembayar pajak. 

"Selain mengumpulkan penerimaan, pajak juga harus peka dan sensitif, serta responsif terhadap kebutuhan ekonomi, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Kick Off Sosialisasi UU HPP secara daring di hadapan pengusaha (19/11/2021). 

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, tata kelola pajak juga dituntut makin baik.

"Tidak boleh ada korupsi. Harus ada proses dan prosedur yang mudah, simple, dan singkat (bagi pembayar pajak)," tegas dia. 

Terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, UU HPP memunculkan dua kebijakan baru—yaitu Program Pengampunan Sukarela (PPS) dan Pajak Karbon—, mengubah besaran tarif pajak, sekaligus merevisi empat UU Perpajakan, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan UU Cukai.

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP