Wamen BUMN: Langkah Transisi Energi Harus Konkret..

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansyuri mengatakan, perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global membuat dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Oleh sebab itu, penting untuk mendorong kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan, efisien, mudah, terjangkau dan konkret.

“Transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil. Oleh karena itu, langkah transisi energi harus dilakukan konkret, salah satunya melalui roadmap pengembangan energi baru terbarukan (EBT), beserta skema pembiayaannya,” ujar Pahala melalui siaran pers Jumat (14/1/2022).

Pahala mengatakan, mulai 1 April 2022, Indonesia akan mulai mengenakan pajak karbon, sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah juga akan mendorong berbagai proyek pembangunan yang sustainable dan hijau.

Baca juga: Ini Strategi PLN Jaga Ketahanan Batu Bara Untuk Cegah Krisis Energi

Pihaknya juga mendukung Kementerian BUMN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau.

“Dalam RUPTL 2021-2030, porsi listrik dengan energi terbarukan (EBT) sebesar 51,57 persen atau setara 20.923 MW,” ujar Pahala.

Pahala mengungkapkan, pemerintah Indonesia memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional. Dalam peta jalan itu, energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025 dan mencapai 31 persen di 2050 dalam bauran energi.

Karenanya, dalam rangka terciptanya kemandirian energi nasional, dibutuhkan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan seperti geothermal. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional. Transisi energi juga harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

“Pemerintah akan fokus pada pengembangan panas bumi sebagai porsi terbesar dalam EBT. Kita akan kembangkan geothermal, karena yang menguntungkan di geothermal. Target penurunan emisi dari perusahaan BUMN 85 juta ton CO2,” jelas dia.

Menurut dia, geothermal atau panas bumi, merupakan energi andalan Indonesia karena bisa dijadikan baseload. Biaya penyediaan energinya pun lebih murah dibandingkan EBT yang lain, yakni hanya 7,6-8 sen dollar AS per kWh.

“Bandingkan dengan baterai dari energi surya yang 12 sen dollar AS per kWh, jelas geothermal lebih murah. Sehingga, pemerintah menilai, geothermal punya potensi unik untuk dikembangkan," tambah dia.

Baca juga: Pacu Emisi Nol Karbon 2060, RI Kerja Sama Transisi Energi dengan Jepang