Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa BUMN "Sakit" Masih Disuntik Modal? Ini Jawaban Kemenkeu

Kompas.com - 14/01/2022, 15:31 WIB
Fika Nurul Ulya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus memberikan suntikan modal melalui Penanaman Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, kondisi keuangan BUMN masih megap-megap meski dapat suntikan modal. Dari sisi laba misalnya, 40 persen BUMN penerima suntikan modal tahun 2020 mengalami kerugian.

Menanggapi hal itu, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu, Dodok Dwi Handoko mengatakan, pemberian PMN kepada BUMN tidak selalu mengenai untung-rugi.

Beberapa BUMN yang diberi suntikan modal memiliki peran inti, seperti membangun infrastruktur di area terpencil yang tidak diminati oleh sektor swasta (private sectors).

Baca juga: Ciptakan Tradisi Baru, Sri Mulyani Ingin BUMN Penerima PMN Teken KPI

"Kalau penugasan kita enggak bicara profit motif. Ada area yang kita sacrifice BUMN tidak financially perform, tapi secara projects PMN terdeliver economicly, atau meng-generate transaksi ekonomi baru," kata Dodok dalam Bincang DJKN, Jumat (14/1/2022).

Dodok menilai, kinerja keuangan BUMN tidak bisa dilihat secara umum. Menurut dia, kinerjanya mesti dibedah satu-persatu sesuai sektor bisnisnya.

Di sisi lain kata Dodok, PMN juga berguna untuk mendongkrak bisnis BUMN tersebut. Kadang-kadang, ada BUMN yang keuangannya lebih baik ketika penugasan dari negara diberikan berjalan beriringan dengan bisnis yang dijalani.

"BUMN enggak hanya penugasan saja, tho, ada bisnisnya. Kalau dikompositkan bisa menjadi sebuah kinerja keuangan yang lebih sustain. Kita harap begitu. Ini yang perlu kita kalibrasi, dan imbangkan sebenarnya BUMN kita main di mana," tutur Dodok.

Kendati demikian, pihaknya terus mengawasi kinerja perusahaan pelat merah yang sudah mendapat PMN dengan menggunakan key performance indicator (KPI).

Pengawasan juga dilakukan dengan meminta penjelasan kepada Kementerian BUMN selaku pengurus, serta jajaran komisaris maupun direksi perseroan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com