Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus Partai Gerindra Ingin Perkarakan Luhut soal Bisnis PCR, Jubir: Mereka ke Mana Pas Kasus Lobster?

Kompas.com - 14/01/2022, 16:20 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mempertanyakan tindakan pengurus Partai Gerindra, seperti Iwan Sumule dan Ferry Juliantono, yang justru malah mau memperkarakan pimpinannya Luhut Binsar Pandjaitan terkait bisnis polymerase chain reaction (PCR).

Jodi pun membalas kedua orang tersebut dengan mengingatkan kasus korupsi yang menimpa anggota Partai Gerinda, yang awalnya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo.

"Itu pengurus Gerindra seperti Iwan Sumule dan Ferry Juliantono daripada ngurusin PT GSI sibuk bawa-bawa laporan ke Polda dan konferensi pers menuduh Pak Luhut dan Pak ET mencari untung, padahal sudah jelas sebuah niat bantuan dan kewirausahaan sosial," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Erick Thohir Bantah Dapat Untung dari Bisnis PCR Milik Kakaknya

"Mereka juga ke mana pas kasus lobster mantan menteri dari Gerindra? Mereka menghilang semua. Setidaknya Pak Luhut masih bela Pak Edy secara personal walaupun bukan untuk kasusnya. Karena teman adalah teman. Itulah Pak Luhut, teman sejati, bukan musuh dalam selimut," lanjutnya.

Dia bilang, ketimbang terlibat mengaudit bisnis PCR Luhut, Iwan Sumule dan Ferry Juliantono disarankan mengawasi alat pertahanan yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Lebih baik mereka ikut ngawasin rencana pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 yang katanya mencapai 124,995 miliar dollar AS atau setara Rp 1.760 triliun. Kita harus yakin betul bahwa ini digunakan sesuai visi misi negara, digunakan sesuai apa sih kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia, supaya transparan," ucapnya.

Baca juga: Dilaporkan ke KPK karena Bisnis PCR, Luhut: Kampungan, Cari Popularitas

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan siap menjadi auditor rakyat untuk bekerja secara sukarela dan profesional untuk mengaudit PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI).

Adapun audit ini dilakukan setelah ada dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR yang dilakukan oleh PT GSI.

"Kami menyebut diri sebagai auditor rakyat. Kami bersama dengan kantor akuntan publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk dan juga nanti secara formal silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kantor akuntan publiknya akan kami sediakan dan bersama-sama dengan kami,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Ferry Juliantono di Restoran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Ferry berpendapat, kolusi dan nepotisme merupakan kunci dari masalah terjadinya bisnis PCR tersebut. Menurut dia, seharusnya kedua Menteri yang diduga terlibat bisnis PCR itu dapat menyerahkan pelaksanaan tes Covid-19 itu kepada BUMN.

Ferry menjelaskan, Koalisi Masyarakat Sipil juga akan membentuk posko-posko yang akan menerima pengaduan ataupun bukti-bukti yang terkait dengan persoalan bisnis PCR tersebut.

Baca juga: Anak Buah Luhut Jelaskan Kronologi Keterkaitan Bosnya dengan Bisnis PCR PT GSI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Anjlok Rp 18.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini 23 April 2024

Anjlok Rp 18.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Malah Melemah

IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Malah Melemah

Whats New
Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya

Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya

Whats New
Bahan Pokok Hari Ini 23 April 2024: Harga Tepung dan Telur Naik, Daging Sapi dan Ayam Turun

Bahan Pokok Hari Ini 23 April 2024: Harga Tepung dan Telur Naik, Daging Sapi dan Ayam Turun

Whats New
Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Work Smart
Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: Untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: Untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Whats New
Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com