Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Kompas.com - 17/01/2022, 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menahan implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, Permen yang diundangkan pada 20 Agustus 2021 lalu itu, sedang dikaji ulang terkait dampak dari penerapannya.

"Untuk sekarang memang masih kami hold (tahan) Permen 26/2021 ini," ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Pertamina Sudah Pasang PLTS di 99 SPBU

Ia mengatakan, kaji ulang Permen 26/2021 tak hanya dilakukan oleh Kementerian ESDM, tapi juga melibatkan kementerian lainnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Kami melalui kantor Setkab (Sekretariat Kabinet) sedang mengkonfirmasi angka-angka yang kita susun, seperti apa nanti pengaruhnya kepada sistem yang ada di PLN," jelas dia.

Dadan mengatakan, finalisasi peninjauan beleid tentang PLTS atap itu akan dibahas rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, ia belum bisa memberikan waktu pasti rapat dilakukan.

"Mudah-mudahan ini akan dilakukan segera untuk memastikan bahwa Permen ini bisa dieksekusi," kata dia.

Ia menjelaskan, setidaknya ada lima poin perubahan terkait PLTS Atap seiring dengan terbitnya Permen 26/2021 dibandingkan aturan sebelumnya di Permen 49/2018.

Pertama, ketentuan ekspor listrik menjadi 100 persen dari semula 65 persen. Artinya PLN wajib untuk membeli 100 persen listrik dari sisa daya PLTS Atap yang tidak terpakai oleh pelanggan.

Baca juga: Pasang PLTS Atap, Pemilik SPBU Bisa Hemat Rp 1 Juta Per Bulan

Kemudian perpanjangan penihilan menjadi 6 bulan dari semula 3 bulan. Hal ini artinya akumulasi selisih antara energi listrik yang diekspor dan diimpor ke atau dari PLN, tagihannya akan dinihilkan per 6 bulan setiap 30 Juni dan 31 Desember.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.