Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Wajibkan Eksportir Lapor Jumlah Ekspor Olein dan CPO

Kompas.com - 19/01/2022, 13:10 WIB
Yoga Sukmana

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberlakukan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter, untuk kemasan sederhana dan kemasan premium. Kebijakan ini dimulai pada Rabu (19/1/2022) dini hari, di pasar ritel modern.

Untuk mendukung kebijakan ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan mekanisme untuk pencatatan ekspor yang mulai berlaku pada 24 Januari 2022. Menurut Lutfi, kebijakan ini akan digunakan sebagai pencatatan ekspor olein dan crude palm oil (CPO).

“Kebijakan ini digunakan sebagai pencatatan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor olein maupun CPO, agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dapat terpantau, serta untuk memastikan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng sawit tersedia,” kata Lutfi, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Mengenal PINA, Aplikasi Perencanaan Keuangan hingga Investasi

Dia menambahkan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pelarangan atau restriksi untuk ekspor CPO atau olein. Menurut Lutfi, ini hanya proses pencatatan agar tercatat ketersediaan CPO di dalam negeri dan juga pencatatan barang-barang olein dan turunannya.

“Proses ini hanya untuk pencatatan, agar dapat tercatat ketersediaan CPO di dalam negeri dan juga pencatatan kepada barang-barang olein dan turunannya, untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri, tidak ada larangan untuk melakukan ekspor untuk saat ini,” kata dia.

Apabila kebijakan ini tidak dipatuhi, Lutfi menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas dengan pembekuan.

“Kepada produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diberlakukan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas pada pelaku usaha maupun para konsumer yang melanggar ketentuan ini,” ujar Lutfi.

Lutfi mengibaratkan bahwa saat ini proses yang dialami adalah proses di mana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

“Jadi ini bagian dari subsidi pemerintah melalui BPBDKS di mana iurannya diambil dari eksportir, ini juga untuk kepada konsumen Republik Indonesia kepada rakyat,” pungkas dia. (Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Wahyu T.Rahmawati)

Baca juga: Minyak Goreng Resmi Dijual Rp 14.000 Per Liter Mulai Hari Ini, di Mana Belinya?

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Eksportir Wajib Lapor Jumlah Ekspor Olein dan CPO

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com