Mahfud MD Ungkap Ada Pengemplang BLBI yang Jadikan Laut sebagai Jaminan Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan, ada sebagian obligor/debitor yang memalsukan surat atas aset jaminan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemalsuan surat itu terjadi sebelum Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dibentuk.

Baca juga: Satgas BLBI Kembali Sita Aset Grup Texmaco, Mahfud MD: Totalnya Rp 1,9 Triliun

Setelah Satgas BLBI bekerja dan membongkar dokumen lama, ada sejumlah dokumen yang dinyatakan palsu dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Beberapa surat jaminan aset BLBI dipalsukan, dialihkan, dan sebagainya," kata Mahfud dalam konferensi pers BLBI, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Daftar 159 Bidang Tanah Grup Texmaco yang Kembali Disita Satgas BLBI

Laut dipalsukan jadi jaminan pengemplang BLBI

Bahkan Mahfud menuturkan, ada surat pernyataan yang menyatakan sebuah tanah di lokasi tertentu menjadi jaminan atas utang BLBI.

Namun setelah diselidiki lebih lanjut, lokasinya adalah lautan, bukan tanah seperti yang tertera dalam surat.

"Ada jaminan tanah berupa surat pernyataan, tanah di situ totalnya sekian kilometer dr dari ini, sesudah diselidiki oleh agraria ternyata laut, ya kan begitu ini sebenarnya pidana," ucap Mahfud.

Baca juga: Tommy Soeharto dan Bos Texmaco Sama-sama Menolak Bayar Utang BLBI

Adapun terkait kasus tersebut, Satgas BLBI bekerjasama dengan aparat hukum sudah menangkap beberapa oknum terkait.

Tercatat hingga kini, ada 10-11 oknum yang ditangkap di Bareskrim.

Baca juga: Duduk Perkara Adu Argumen Sri Mulyani Vs Grup Texmaco, Pemilik Bantah Utang Rp 29 T, Berujung Penyitaan Aset oleh Satgas BLBI

Satgas BLBI dikritik baru mampu kembalikan 14 persen dari total utang

Hal ini kata Mahfud merupakan salah satu prestasi satgas BLBI yang bekerja hingga akhir tahun 2023, meski masih banyak pihak yang mengkritik kinerja satgas baru mampu mengembalikan uang negara sebesar Rp 15,11 triliun atau 14 persen dari total seluruh utang.

"Mungkin bagi masyarakat awam ini dianggap masalah bagi BLBI, tapi bagi kami prestasi dengan ditangkapnya beberapa oknum yang memalsukan surat-surat aset tanah, sekarang ditangkap dan sudah ditahan," tuturnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, Satgas BLBI akan memastikan hak negara kembali melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitor dan obligor.

Bahkan pihaknya tak segan-segan mengambil langkah pidana jika terbukti melanggar hukum. Saat ini, pemerintah akan fokus terlebih dahulu kepada pengembalian aset. Langkah hukum akan menjadi langkah terakhir setelah Satgas BLBI berhenti tugas tahun 2023.

"Itu karena jaminan yang kemudian dialihkan atau dipalsukan, (bisa dipidana). Tapi nanti saja, apakah dia mau mengganti jaminan itu atau enggak. Pokoknya semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir 2023," tandas Mahfud.