Pemerintah ke Pengemplang BLBI: Semua Tercatat, Semua Akan Dapat Giliran...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan semua obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan mendapatkan giliran dipanggil oleh Satgas BLBI.

"Yang belum dapat giliran, nanti (semua) gilirannya ada dan semuanya tercatat di tempat kami," kata Mahfud dalam konferensi pers BLBI, Kamis (20/1/2022).

Mahfud juga mempersilakan semua obligor maupun debitur membantah besaran utang yang ditagih Satgas BLBI. Sebelumnya, banyak obligor atau debitor yang tidak mengakui besaran utang. Mereka memiliki versi masing-masing atas besaran utang tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Ada Pengemplang BLBI yang Jadikan Laut sebagai Jaminan Utang

Salah satu obligor yang membantah besaran utang adalah Grup Texmaco. Grup ini mengaku utangnya kepada negara hanya Rp 8,09 triliun. Namun menurut versi pemerintah, utang Grup Texmaco sebesar Rp 29 triliun plus tunggakan letter of credit (L/C) sebesar 80,57 juta dollar AS.

"Silakan yang mampu membantah ke publik, bantah saja. Tapi kami akan terus bekerja dan akan terus mengejar," jelas Mahfud.

Lebih lanjut dia menegaskan, Satgas BLBI akan memastikan hak negara kembali melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitor dan obligor.

Baca juga: Daftar 159 Bidang Tanah Grup Texmaco yang Kembali Disita Satgas BLBI

Bahkan pihaknya tak segan-segan mengambil langkah pidana jika obligor atau debitur terbukti melanggar hukum. Saat ini, pemerintah akan fokus terlebih dahulu kepada pengembalian aset. Langkah hukum akan menjadi langkah terakhir setelah Satgas BLBI berhenti tugas tahun 2023.

"Itu karena jaminan yang kemudian dialihkan atau dipalsukan, (bisa dipidana). Tapi nanti saja, apakah dia mau mengganti jaminan itu atau enggak. Pokoknya semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir 2023," tandas Mahfud.

Baca juga: Tommy Soeharto dan Bos Texmaco Sama-sama Menolak Bayar Utang BLBI