Tata Kelola Batu Bara, antara Membentuk BLU dan Perkuat Pengawasan

Ketiga, meminta agar kewajiban pemenuhan DMO yang semula minimal 25 persen ditingkatkan menjadi 30 persen.

Keempat, mendesak Menteri ESDM untuk tidak memberlakukan harga batu bara berdasarkan harga pasar.

Kelima, tidak menyetujui apabila penanganan batu bara DMO dilakukan dengan skema BLU.

Dalam konteks penanganan DMO melalui skema BLU, Komisi VII DPR dengan tegas menyatakan tidak setuju, begitu juga dengan pemberlakuan harga pasar bagi batu bara.

Jika dikaji lebih mendalam, maka kehadiran skema BLU batu bara dan penetapan batu bara sesuai harga pasar, tak menjawab permasalahan pasokan batubara dalam negeri.

Meskipun, skema BLU dapat memperkecil disparitas harga batu bara DMO dengan harga pasar, yang dianggap menjadi salah satu penyebab tak terpenuhinya pasokan batu bara.

Skema BLU justru dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru. Antara lain:

Pertama, ketika harga batu bara dilepas ke mekanisme pasar, maka PLN terancam harus menalangi pembelian batu bara tersebut, jika BLU belum bisa mengumpulkan dana dari para perusahaan batu bara.

Kondisi itu akan sangat memengaruhi cash flow PLN. Kondisi demikian, tentu akan berpotensi mengganggu operasional PLN, khususnya berkenaan dengan skema pencairan dana.

Kedua, skema BLU batu bara berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha ketimbang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Mengingat iuran yang bakal dikenakan bagi pelaku usaha bisa saja tidak akan bisa menutupi disparitas harga batu bara antara harga pasar dengan baseline dalam DMO.

Dikhawatirkan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik karena biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik oleh PLN pasti akan naik.

Ketika BPP naik, maka pilihannya ada dua, tarif listrik naik atau subsidi atau kompensasi naik.

Ketiga, pembelian harga batu bara mengikuti harga pasar juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 serta UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 5 telah ditetapkan bahwa harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan bukan mengikuti mekanisme pasar.