Yulian Gunhar
Anggota DPR

Yulian Gunhar adalah politisi Indonesia yang telah menjabat sebagai anggota DPR-RI, dari Fraksi PDI Perjuangan, selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II.

Saat ini, ia dipercaya menjadi anggota Komisi VII yang menangani masalah energi, pertambangan, lingkungan, dll.

Tata Kelola Batu Bara, antara Membentuk BLU dan Perkuat Pengawasan

Kompas.com - 24/01/2022, 07:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Memperkuat pengawasan

Untuk itulah, demi memaksimalkan pelaksanaan kebijakan DMO untuk mencegah krisis pasokan batu bara di tanah air, lebih urgen bagi pemerintah untuk meningkatkan atau memperkuat sistem pengawasan dengan mempertegas pemberian sanksi kepada para pengusaha batu bara yang terbukti melanggar DMO.

Dari hasil evaluasi terungkap, ada perusahaan yang memang telah memenuhi komitmen DMO hingga 75 persen.

Namun ada juga yang sama sekali tidak melakukan kewajiban DMO. Maka perlu ada efek jera bagi para pelanggar kewajiban itu.

Kebijakan DMO yang ada sekarang ini, juga masih bisa diandalkan untuk menjamin alokasi dan harga batu bara serta kebutuhan ketahanan energi nasional.

Maka yang dibutuhkan sebenarnya implementasi dan evaluasi secara berkala.

Apalagi, seperti diketahui bahwa kebijakan DMO ini telah memiliki landasan hukum dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020, di pasal 5 ayat 1 & 2 yang berbunyi:

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.

Komisi VII DPR RI sebagai mitra pemerintah akan terus berkomitmen mengawasi pelaksanaan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, agar tidak terjadi lagi ancaman krisis pasokan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.

Apalagi, pemerintah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memutuskan dua poin penting, terkait DMO.

Keputusan tersebut, yakni peningkatan pengawasan pasokan DMO batu bara serta penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi komitmennya.

Semoga komitmen pemerintah itu tidak hanya bagus di atas kertas, namun juga bagus di tataran implementasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Whats New
Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet 'Buyers' Internasional

IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet "Buyers" Internasional

Whats New
Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin 'Booster'

Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin "Booster"

Whats New
Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Whats New
 Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Whats New
Cegah Stunting, BKKBN Gandeng Dexa Group Jadi Mitra

Cegah Stunting, BKKBN Gandeng Dexa Group Jadi Mitra

Whats New
Diserahkan ke Angkasa Pura Aviasi, Apa Saja Target Bandara Kualanamu ke Depan?

Diserahkan ke Angkasa Pura Aviasi, Apa Saja Target Bandara Kualanamu ke Depan?

Whats New
Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Whats New
Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.