Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampik isu bahwa pemerintah suka memecah besaran utang supaya tidak terlihat memiliki utang besar.

Pasalnya, mekanisme penarikan utang untuk menutup defisit anggaran sudah diatur dalam UU APBN tahun berjalan. Pemerintah mau tidak mau harus mematuhi UU tersebut mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit di akhir tahun.

APBN pun disusun bersama oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui sejumlah pertemuan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Baca juga: Disentil Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Janji Setor PNBP 12 Kali Lipat

"Kalau kita berutang itu dilakukan dalam mekanisme APBN. Kalau ditanya apa benar utang dipecah supaya enggak kelihatan? APBN itu kita susun bersama. Jadi enggak mungkin saya sembunyikan (utang) ke kiri dan ke kanan. Kalau ada yang bisa nyembunyiin (utang), ya tukang sulap," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (24/1/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, besaran penarikan utang dalam APBN sudah didiskusikan terlebih dahulu.

Dalam penyusunan APBN misalnya, pihaknya memasukkan asumsi dasar makro dalam KEM PPKF yang didiskusikan dengan Bappenas dan Bank Indonesia.

Dengan asumsi dasar makro dan target-target pembangunan, pemerintah kemudian mendiskusikan target-target pendapatan dan belanja negara, serta besaran utang untuk menutup defisit.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 113,38 Triliun, Jatim Paling Besar

"Kami sampaikan kira-kira tahun depan sekian, suku bunga sekian, dan pembangunan maunya sekian. Kita bahas dengan DPD, kemudian dikasih komentar. DPR juga kasih komentar. Kesimpulannya saya tulis lagi buat dibawa ke kabinet, kemudian Pak Presiden menulis nota keuangan. Jadi enggak mungkin saya sembunyikan (utang)," jelasnya.

Lebih lanjut, dia berujar, penarikan utang dilakukan secara terencana sesuai dengan target dalam UU. Besarannya pun selalu diberi tahu secara transparan oleh Bank Indonesia, baik utang luar negeri (ULN) pemerintah maupun ULN swasta.

"Utang pemerintah itu tiap tahun dikasih tahu berapa jumlahnya, kalau defisit sekian berarti akan ngutang segini. Saya sudah ngomong. Begitu (menarik utang, dibilang), 'Sri Mulyani suka nambah utang sekian'. Kayaknya saya lagi hobi ngutang, kan enggak begitu," jelas dia.

Terkait utang luar negeri, dia mengaku terus mengelola porsinya dan memantau bersama BI. Pengelolaan dilakukan agar exposure utang tidak terlalu besar seperti pada masa krisis moneter tahun 1997-1998.

Pengelolaan porsi utang juga membuat RI tidak terlalu terdampak ketika bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga acuan.

"Komposisi kita lihat, tujuannya karena negara ini tetapi kita harus jaga. Jangan sampai terjadi ketika AS mengubah suku bunga, mereka (korporasi) sulit membayar jika utang memakai suku bunga mengambang. Makanya, kami monitor," tandas dia.

Baca juga: Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 4 Persen Sepanjang 2021